
Pantau - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta mengawasi kemitraan pelaku usaha guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Jawa Barat oleh Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Penandatanganan berlangsung dalam pembukaan The 8th West Java Investment Forum (WJIF) 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 19 November 2026.
Kerja sama tersebut bertujuan memastikan pertumbuhan investasi di Jawa Barat tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga membuka kesempatan berusaha yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
KPPU menegaskan bahwa investasi berkualitas harus didukung kondisi pasar yang kompetitif agar perkembangan industri tidak menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lainnya.
KPPU Ingatkan Investasi Besar Jangan Hambat Pertumbuhan UMKM
Ketua KPPU Gopprera Panggabean menegaskan bahwa peningkatan investasi dan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, masuknya investasi dalam jumlah besar harus diimbangi dengan kondisi pasar yang memberikan kesempatan adil kepada seluruh pelaku usaha.
"Investasi dan persaingan usaha yang sehat tidak dapat dipisahkan. Kita tentu menginginkan semakin banyak investasi masuk ke Jawa Barat, industri semakin berkembang, dan lapangan kerja semakin terbuka. Namun, pertumbuhan tersebut juga harus didukung oleh pasar yang kompetitif, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai pertumbuhan investasi justru menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain atau menutup peluang bagi UMKM. Di sinilah pentingnya sinergi KPPU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar kebijakan pembangunan dan investasi tetap berjalan seiring dengan prinsip persaingan usaha yang sehat," jelas Gopprera menanggapi sambutan Gubernur Jawa Barat.
KPPU menilai pertumbuhan industri besar harus berjalan beriringan dengan penguatan UMKM agar manfaat investasi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan industri bernilai tambah untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing daerah.
Dedi juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan investasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat untuk mendukung kawasan industri, kelancaran distribusi logistik, produktivitas pertanian, dan pertumbuhan sektor pariwisata.
Seluruh agenda pembangunan tersebut diarahkan agar investasi yang masuk dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat.
KPPU dan Pemprov Jawa Barat Sepakati Tiga Bidang Kerja Sama
Melalui Nota Kesepahaman tersebut, KPPU dan Pemprov Jawa Barat menyepakati tiga ruang lingkup utama kerja sama, yakni asistensi dan harmonisasi kebijakan, sosialisasi dan advokasi, serta pertukaran data dan informasi.
Dalam bidang asistensi dan harmonisasi kebijakan, kedua lembaga akan mendorong penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Upaya tersebut terutama berkaitan dengan kebijakan investasi, kegiatan ekonomi, dan pengembangan dunia usaha agar tidak menimbulkan hambatan persaingan.
Pada bidang sosialisasi dan advokasi, KPPU bersama Pemprov Jawa Barat akan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat dan hubungan kemitraan yang adil.
Sementara itu, pertukaran data dan informasi akan diperkuat untuk mendukung koordinasi pengawasan serta mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan kondisi pasar dan kemitraan usaha.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pengawasan hubungan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM.
Pengawasan dilakukan agar hubungan kemitraan dapat berlangsung secara adil, saling menguntungkan, serta tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan pelaku usaha berskala kecil.
Indeks Persaingan Usaha Jawa Barat Lampaui Rata-Rata Nasional
Berdasarkan Indeks Persaingan Usaha (IPU) tahun 2025, Provinsi Jawa Barat mencatatkan nilai sebesar 5,76 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5,01.
Dengan demikian, nilai IPU Jawa Barat berada 0,75 poin di atas rata-rata nasional.
Capaian tersebut menjadi salah satu modal bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kualitas iklim persaingan usaha sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.
Dalam menjalankan fungsi advokasi kebijakan, KPPU juga telah menyampaikan lima saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait sejumlah kebijakan daerah.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), yang berkaitan dengan kebijakan penyediaan pangan di daerah.
KPPU turut memberikan perhatian terhadap rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) untuk kebutuhan pokok bersubsidi.
Selain sektor pangan, kebijakan pembinaan penyedia jasa konstruksi daerah juga menjadi bagian dari perhatian KPPU dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.
Langkah advokasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha dan tidak menimbulkan hambatan yang merugikan pelaku ekonomi lainnya.
KPPU Terima 20 Laporan Persaingan Usaha dan Kemitraan Sepanjang 2026
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPPU memiliki Kantor Wilayah III yang telah beroperasi sejak 14 Mei 2019 dengan cakupan wilayah kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Sejak pembentukannya, Kantor Wilayah III KPPU telah menerima sebanyak 63 laporan yang berkaitan dengan pengawasan kondisi persaingan usaha di wilayah kerjanya.
Khusus sepanjang 2026, kantor wilayah tersebut menerima 20 laporan yang terdiri atas 19 laporan mengenai persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan.
Berdasarkan komposisi tersebut, sebanyak 95 persen laporan yang diterima sepanjang 2026 berkaitan dengan persoalan persaingan usaha.
Sementara itu, sebanyak 5 persen laporan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha.
Data tersebut menunjukkan adanya laporan dari masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi salah satu sumber informasi bagi KPPU dalam menjalankan fungsi pengawasan.
KPPU memandang keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha penting untuk membantu mengidentifikasi potensi persoalan persaingan usaha maupun hubungan kemitraan di lapangan.
Sinergi KPPU dan Jawa Barat Diharapkan Ciptakan Investasi Berkeadilan
Penandatanganan Nota Kesepahaman dalam forum WJIF 2026 menjadi penegasan komitmen KPPU dan Pemprov Jawa Barat untuk membangun ekosistem investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
Kedua lembaga menekankan pentingnya keterbukaan pasar, kepastian berusaha, dan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha dari berbagai skala.
Pengembangan industri, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pangan dan logistik, serta peningkatan peran UMKM diharapkan dapat berjalan seiring dengan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Melalui koordinasi kebijakan dan pengawasan kemitraan, pemerintah daerah bersama KPPU berupaya mencegah munculnya hambatan pasar yang dapat membatasi kesempatan pelaku usaha untuk berkembang.
Kerja sama tersebut juga diharapkan memperkuat posisi Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi bagi investor domestik maupun global.
Dengan iklim usaha yang kompetitif dan inklusif, pertumbuhan investasi di Jawa Barat diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, memperkuat sektor industri, meningkatkan peran UMKM, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.
- Penulis :
- Arian Mesa




