HOME  ⁄  Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, KPK Usut Dugaan Korupsi HUT Kabupaten Klaten

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun, KPK Usut Dugaan Korupsi HUT Kabupaten Klaten
Foto: (Sumber :Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym..)

Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten.

Kedua perkembangan tersebut menjadi sorotan pemberitaan hukum pada Kamis (19/11/2026), bersamaan dengan pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi Bea Cukai dan gelar perkara kasus dugaan makar oleh Polri.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun Bergulir

DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Undang-undang tersebut bertujuan memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi bagian dari penguatan instrumen hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

KPK Duga Setiap Kecamatan di Klaten Diminta Setor Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan peringatan HUT ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

KPK menduga setiap kecamatan diminta menyetorkan uang hingga Rp50 juta kepada pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Dugaan tersebut menjadi bagian dari pengusutan kasus korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif berinisial HWI.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 18 camat di wilayah Kabupaten Klaten sebagai saksi pada Rabu (18/11/2026).

Pemeriksaan tersebut turut mendalami penggunaan jasa penyelenggara acara atau event organizer (EO) dalam kegiatan peringatan hari ulang tahun kabupaten.

KPK masih mendalami dugaan aliran dana serta keterkaitan penyelenggaraan acara tersebut dengan perkara yang sedang ditangani.

Belum terdapat informasi mengenai total dana yang diduga terkumpul maupun nilai kerugian negara dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas dan Dua Saksi

KPK juga memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berinisial KH bersama dua orang lainnya sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketiga orang tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk pengembangan perkara yang sedang ditangani KPK.

Materi pemeriksaan dan hasil permintaan keterangan terhadap ketiga saksi tersebut belum dirinci dalam laporan yang disampaikan.

Polri Gandeng Kompolnas dan Ahli dalam Gelar Perkara Dugaan Makar

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melaksanakan gelar perkara kasus dugaan makar secara internal pada Kamis (19/11/2026).

Gelar perkara tersebut melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

Selain melibatkan unsur internal kepolisian, Bareskrim Polri turut menggandeng Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut.

Hasil gelar perkara maupun keputusan mengenai perkembangan status hukum pihak-pihak yang terlibat belum disebutkan dalam laporan tersebut.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026