HOME  ⁄  Nasional

Abdul Fikri Faqih Dorong Keterbukaan Riwayat Pendidikan Anggota DPR sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Abdul Fikri Faqih Dorong Keterbukaan Riwayat Pendidikan Anggota DPR sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral
Foto: (Sumber :Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Fikri Faqih. ANTARA/HO-Humas DPR RI..)

Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai keterbukaan rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi anggota DPR kepada publik merupakan bentuk pertanggungjawaban moral sebagai wakil rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Fikri di Jakarta pada Jumat (20/11/2026) untuk merespons kritik masyarakat terkait latar belakang pendidikan anggota DPR.

"Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif. Ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi kami," kata Fikri.

Menurut Fikri, verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika proses pendaftaran calon anggota legislatif telah memenuhi ketentuan hukum dan administratif.

Namun, ia menilai mekanisme tersebut belum cukup untuk membangun kepercayaan masyarakat di tengah era keterbukaan informasi.

Fikri menekankan pentingnya kemudahan akses informasi mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota legislatif agar masyarakat dapat menilai kapasitas wakil rakyat secara objektif.

Pendidikan Bukan Satu-satunya Penentu Kompetensi Legislator

Fikri memandang kritik masyarakat terhadap latar belakang pendidikan anggota DPR sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lembaga perwakilan rakyat.

Ia mengakui kapasitas keilmuan memiliki peran penting bagi anggota DPR, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi.

Meski demikian, menurutnya, latar belakang pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas sebagai legislator.

Menanggapi perbincangan mengenai anggota DPR lulusan SMA yang terlibat dalam penyusunan undang-undang, Fikri menjelaskan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Pemilu menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dengan persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Ia juga menjelaskan bahwa penyusunan undang-undang dilakukan secara kolektif-kolegial dengan dukungan sistem kelembagaan DPR sehingga tidak hanya bertumpu pada kapasitas akademik seorang anggota.

"Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli," kata Fikri.

DPR Libatkan Tenaga Ahli dan Tingkatkan Kapasitas Anggota

Fikri menjelaskan bahwa proses legislasi mendapat dukungan dari Badan Keahlian (BK) DPR yang memiliki tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti.

DPR juga melibatkan pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dalam pembahasan rancangan undang-undang melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Selain itu, peningkatan kapasitas anggota legislatif dilakukan melalui berbagai program pembekalan yang diselenggarakan partai politik dan lembaga DPR.

Program tersebut meliputi sekolah partai, bimbingan teknis, orientasi anggota baru, serta pemantapan nilai kebangsaan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Menurut Fikri, berbagai mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan anggota DPR memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran meskipun berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026