
Pantau - Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat peran strategis dalam mengawal program prioritas nasional melalui peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemantauan pelaksanaan program, serta deteksi dini terhadap berbagai kendala di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
"Kami insyaallah, Pak, kami coba menjadi lokomotif dan juga tadi disampaikan KSP harus berani, harus tampil. Kami akan coba laksanakan tersebut dan juga menjadi lokomotif bagi kegiatan pengawalan prioritas program nasional,” ujar Ariyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Rapat tersebut membahas dukungan kelembagaan dan sinkronisasi implementasi kebijakan terhadap tindak lanjut program prioritas Presiden dalam mendukung Asta Cita.
KSP Perkuat Mekanisme Pengawasan Program Prioritas Nasional
Ariyo menjelaskan bahwa pengawalan program prioritas nasional dilakukan melalui mekanisme terstruktur yang diawali dengan koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian terkait untuk menentukan program yang memerlukan pengawalan strategis KSP.
Pemantauan selanjutnya dilakukan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), verifikasi lapangan, rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, serta pertemuan langsung dengan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Ariyo, pengawalan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemantauan pelaksanaan program, tetapi juga mendorong penyelesaian berbagai hambatan melalui koordinasi secara proaktif.
"Kami akan coba untuk terus meningkatkan komunikasi, dan kami juga harus proaktif untuk terus berkomunikasi dengan kementerian-kementerian yang menjadi partner kerja kami," jelas Ariyo.
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Fungsi Strategis KSP
Sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI turut memberikan masukan mengenai penguatan fungsi strategis KSP, khususnya dalam pengendalian program prioritas Presiden, deteksi dini terhadap isu strategis di lapangan, serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Masukan tersebut juga mencakup penguatan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, keamanan informasi, serta koordinasi antara KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada masyarakat.
KSP memandang berbagai masukan tersebut sebagai bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengawalan program prioritas nasional dan memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah.
Penguatan koordinasi dan pembagian peran antarlembaga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
KSP Terima 596 Aduan Masyarakat hingga November 2026
Selain mengawal program prioritas nasional, KSP juga terus menjalankan fungsi penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui program KSP Mendekat.
Hingga November 2026, KSP tercatat telah menerima sebanyak 596 aduan masyarakat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 169 aduan telah ditindaklanjuti, sedangkan 427 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.
Aduan yang diterima mencakup berbagai persoalan, antara lain pertanahan dan agraria, permohonan audiensi, aspirasi masyarakat, surat resmi, serta sejumlah isu lainnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan




