HOME  ⁄  Nasional

DPR Soroti Dugaan Pemeriksaan Menstruasi Siswi SMPN 21 Surabaya, Tegaskan Sekolah Tak Boleh Langgar Privasi Anak

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

DPR Soroti Dugaan Pemeriksaan Menstruasi Siswi SMPN 21 Surabaya, Tegaskan Sekolah Tak Boleh Langgar Privasi Anak
Foto: (Sumber :Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra).)

Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan sekolah tidak boleh melanggar privasi tubuh siswa dengan dalih kedisiplinan menyusul kasus dugaan pemeriksaan menstruasi terhadap siswi SMPN 21 Surabaya, Jawa Timur.

“Jangan sampai alasan kedisiplinan justru membuat anak merasa dipermalukan, terintimidasi, atau kehilangan rasa aman terhadap lingkungan sekolahnya,” kata Nihayatul dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Nihayatul mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengenali tubuhnya sendiri.

Ia menyoroti dugaan tindakan guru yang meminta siswi mengangkat rok dan menurunkan sedikit celana dalam untuk memastikan apakah mereka benar-benar sedang menstruasi.

Menurutnya, setiap anak memiliki hak agar privasi tubuhnya dihormati dan dilindungi, terutama menyangkut organ reproduksi dan kondisi biologis yang bersifat pribadi.

DPR Tegaskan Kedisiplinan Tidak Boleh Melanggar Privasi Tubuh Anak

Nihayatul menegaskan bahwa pendidikan karakter dan penanaman nilai kejujuran harus dilakukan tanpa mengabaikan hak serta martabat peserta didik.

“Kejujuran tidak boleh dibangun melalui tindakan yang melanggar privasi tubuh anak. Ada batas yang harus dipahami oleh setiap pendidik,” katanya.

Ia menilai apabila dugaan tindakan tersebut terbukti, praktik itu tidak dapat dibenarkan meskipun dilakukan dengan alasan melatih kejujuran atau memastikan siswi mengikuti salat berjamaah.

“Jangan sampai praktik yang dianggap sebagai kedisiplinan justru menanamkan rasa takut, malu, dan ketidakberdayaan terhadap anak ketika berhadapan dengan otoritas,” ujarnya.

Sekolah Harus Berperan dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender

Nihayatul mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa kekerasan dan pelanggaran terhadap hak perempuan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk lingkungan pendidikan.

“Sekolah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, bukan justru menjadi tempat terjadinya tindakan yang merendahkan martabat anak,” katanya.

Ia juga menjadikan kasus tersebut sebagai pengingat menjelang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung pada 25 November hingga 10 Desember 2026.

Menurutnya, peringatan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan kampanye maupun seremonial semata, tetapi harus disertai langkah nyata dalam melindungi hak perempuan dan anak.

“Perlu ada upaya nyata untuk membangun kesadaran bahwa setiap anak perempuan berhak atas keamanan, perlindungan, serta kendali atas tubuhnya sendiri,” ujarnya.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026