
Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat tata kelola pelaksanaan deradikalisasi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemutakhiran data mantan narapidana terorisme (napiter), serta pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD).
"Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi TKPD Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 18–19 November 2026.
Kegiatan tersebut diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
Penguatan tata kelola tersebut bertujuan memastikan program deradikalisasi berjalan terpadu, tepat sasaran, dan berkesinambungan hingga proses reintegrasi sosial mantan napiter di tengah masyarakat.
BNPT Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah
Eddy turut mendorong pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperluas jangkauan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan deradikalisasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, serta unsur masyarakat.
"Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT," ujarnya.
Direktur Eksekutif YPP Khariroh Maknunah turut menekankan pentingnya kesinambungan program deradikalisasi, mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan narapidana terorisme, hingga pendampingan setelah mereka kembali ke masyarakat.
YPP juga berkomitmen mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 Polri dalam setiap tahapan pelaksanaan program tersebut.
BNPT Perkuat Dua Klaster Utama Program Deradikalisasi
Rapat koordinasi tersebut membahas dua klaster utama dalam pelaksanaan deradikalisasi, yakni Klaster Identifikasi dan Klaster Pembinaan.
Klaster Identifikasi berfokus pada penyelarasan alat ukur dan asesmen, indikator penilaian, serta pemetaan dan validasi data mantan napiter.
Penguatan identifikasi diperlukan untuk mengetahui kebutuhan dan perkembangan setiap individu sebagai dasar penentuan program intervensi.
Sementara itu, Klaster Pembinaan berfokus pada integrasi program lintas instansi yang mencakup pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, perlindungan dan pemberdayaan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, serta rehabilitasi sosial.
Klaster tersebut juga mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kewirausahaan bagi mantan napiter.
Penguatan kedua klaster diharapkan mampu mendorong pelaksanaan deradikalisasi yang lebih terarah dengan melibatkan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial.
BNPT Dorong Reintegrasi Sosial Mantan Napiter secara Berkelanjutan
TKPD merupakan forum koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan berbagai instansi untuk menyelaraskan informasi, memetakan kontribusi program, memperjelas pembagian peran, serta merumuskan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Pelaksanaan program tersebut mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
BNPT mendorong agar deradikalisasi tidak hanya berhenti pada proses pembinaan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas individu, ketahanan keluarga, kemandirian ekonomi, dan penerimaan sosial.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan proses reintegrasi sosial berlangsung secara berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme.
- Penulis :
- Aditya Yohan




