
Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan lahan yang tengah dipertimbangkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan berada di dalam kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), melainkan di lahan milik UI pada sisi Jakarta yang berbatasan dengan kawasan tersebut.
“Jadi itu salah. Lokasinya bukan di hutan kota, tetapi di tanah milik UI pada sisi Jakarta yang berimpitan dengan hutan kota. Hutan kotanya tetap ada,” kata Gus Ipul saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Gus Ipul menjelaskan rencana tersebut bermula dari permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada UI untuk mencari alternatif pemanfaatan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat.
UI kemudian menawarkan sejumlah alternatif lahan, di antaranya di Rawamangun dan Cawang, Jakarta Timur, yang masing-masing memiliki luas sekitar 1,5 hektare.
Alternatif lainnya berada di Kampus UI Depok, tepatnya pada bagian kampus yang masuk wilayah Jakarta dan berbatasan dengan kawasan hutan kota.
Gus Ipul Bahas Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dengan Gubernur DKI Jakarta
Gus Ipul menegaskan seluruh alternatif lokasi tersebut masih dalam tahap pembahasan awal dan belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Rencana tersebut juga telah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang pada prinsipnya memberikan dukungan sepanjang seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.
“Kemarin saya sudah berbicara dengan Mas Pram. Sepanjang tidak melanggar aturan, beliau setuju,” ujarnya.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan pembicaraan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan pembangunan karena masih diperlukan pemeriksaan lapangan, verifikasi administrasi, serta kajian teknis dan kelayakan.
“Makanya harus dicek ke lapangan, administrasinya, dan segala macam. Setelah semuanya sesuai, baru bisa dilanjutkan ke PKS. Ini juga kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan bisa ikut mendiskusikannya,” katanya.
Kemensos Pastikan Pembangunan Sekolah Rakyat Tidak Melanggar Aturan
Gus Ipul memastikan pemerintah tidak akan memaksakan pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tata ruang, maupun persyaratan keselamatan.
“Yang jelas, Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di lokasi yang melanggar aturan, apalagi di daerah rawan bencana. Persyaratannya sangat ketat. Tidak ada satu pun yang boleh dilanggar. Jadi tidak bisa asal membangun,” tegasnya.
UI Tegaskan Lahan yang Diusulkan Bukan Bagian dari Hutan Kota
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Panigoro sebelumnya turut memberikan penjelasan resmi mengenai lokasi lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).
UI juga menegaskan penetapan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan milik UI hingga kini masih bersifat penjajakan dan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian serta pemenuhan seluruh persyaratan yang berlaku.
- Penulis :
- Aditya Yohan




