
Pantau - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan melakukan audiensi dengan Wakapolri Komjen Pol Wahyu Hadiningrat di Mabes Polri, Jakarta, untuk memperkuat integrasi layanan terpadu pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kementerian PPPA terus memperkuat integrasi layanan dengan kementerian/lembaga terkait melalui pembahasan SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan," kata Veronica Tan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Veronica menjelaskan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Koordinasi tersebut mencakup penjangkauan korban di daerah asal, pelaksanaan visum, pendampingan proses hukum, hingga reintegrasi korban.
Menurutnya, Polri memiliki peran penting dalam mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.
Polri Tindak Lanjuti 106 Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Berdasarkan hasil evaluasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di DKI Jakarta, Polri telah menindaklanjuti 106 dari 261 laporan yang tercatat sejak 4 Juni 2026.
Veronica turut mengapresiasi penguatan tata kelola penanganan kasus kekerasan melalui pembentukan satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) di lingkungan kepolisian.
"Kami mengapresiasi peran Polri dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penguatan tata kelola penanganannya terlihat dari pembentukan satuan PPA dan PPO di 11 Polda dan 22 Polres," kata Veronica.
Kementerian PPPA berharap kesinambungan penanganan kasus dapat diperkuat, terutama melalui koordinasi dan mekanisme serah terima antarlembaga, sehingga tidak ada laporan korban yang terhenti di tengah jalan.
KemenPPPA Dorong Sistem Pelayanan Terintegrasi untuk Mempermudah Akses Korban
Veronica mengatakan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan terpadu diarahkan untuk memperjelas pembagian peran, kelengkapan dokumen, batas waktu penanganan, serta mekanisme tindak lanjut pada setiap tahapan.
Penguatan tersebut dilakukan tanpa mengubah kewenangan masing-masing lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kami berharap SOP Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat memperjelas pembagian peran, kelengkapan dokumen, batas waktu penanganan, serta mekanisme tindak lanjut pada setiap tahapan tanpa mengubah kewenangan masing-masing lembaga, sehingga korban dapat memperoleh layanan perlindungan dan pemulihan secara terpadu tanpa harus berpindah-pindah meja dan dapat terpantau melalui satu sistem yang terintegrasi," kata Veronica.
- Penulis :
- Aditya Yohan




