
Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan meminta dukungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI untuk mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan lestari secara berkelanjutan di wilayah tersebut.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam keterangannya di Wamena, Jumat, menyatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan dan program Kemenhut dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan.
“Kami pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan dan program Kemenhut dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari di wilayah Papua Pegunungan,” katanya.
Pemprov Papua Pegunungan Siapkan Pembentukan KPH di Delapan Kabupaten
Pemprov Papua Pegunungan berencana segera membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di delapan kabupaten yang berada di wilayah provinsi tersebut.
Pembentukan KPH bertujuan mengoptimalkan pengelolaan sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan di Papua Pegunungan.
“Kami akan segera membentuk KPH di delapan kabupaten untuk membantu pengelolaan kawasan hutan lestari di wilayah Papua Pegunungan secara optimal,” ujar Gubernur John Tabo.
John Tabo menjelaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan langsung dari Kemenhut, baik dari sisi kebijakan maupun finansial, untuk mewujudkan pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kelestarian kawasan hutan sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat.
“Kami membutuhkan dukungan nyata, baik itu kebijakan maupun finansial, dalam mewujudkan kawasan hutan lestari secara berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan. Kami tidak bisa bekerja sendiri, tetapi butuh dukungan pemerintah pusat,” kata Gubernur John Tabo.
Masyarakat Adat Terapkan Sanksi bagi Perusak Hutan
John Tabo menegaskan bahwa masyarakat adat Papua Pegunungan tidak memiliki kebiasaan membakar maupun merusak kawasan hutan secara luas.
Kebiasaan menjaga kelestarian hutan telah diajarkan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu kepada masyarakat adat Papua Pegunungan.
Menurut John Tabo, tradisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kawasan hutan di Papua Pegunungan masih terjaga dengan baik hingga saat ini.
Masyarakat adat Papua Pegunungan juga memberlakukan sanksi adat terhadap siapa saja yang melakukan perusakan kawasan hutan.
Ketentuan mengenai pemberian sanksi adat terhadap perusak hutan tersebut telah berlaku sejak dahulu kala.
“Kami tidak punya kebiasaan membakar dan merusak hutan, maka kawasan hutan di Papua Pegunungan masih terjaga dengan baik. Siapa saja yang merusak hutan akan dikenai sanksi adat dan itu telah berlaku sejak dahulu kala,” ujar Gubernur John Tabo.
- Penulis :
- Shila Glorya




