
Pantau - Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan pencabutan izin dilakukan berdasarkan temuan sejumlah dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.
Pelanggaran tersebut meliputi dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perambahan kawasan hutan, hingga kerusakan kawasan lindung.
Keputusan pencabutan izin tersebut disampaikan Barita di Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026).
"Pencabutan izin PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026," katanya.
Satgas PKH Temukan Perkebunan Sawit hingga Tambang Tanpa Izin
Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, terdapat perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare dan bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare di dalam areal perizinan PT RAPP.
Satgas PKH juga menemukan kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.
"Selain itu, ditemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat gajah Sumatera," lanjutnya.
Kebakaran lahan gambut, perambahan hutan, dan kerusakan kawasan lindung tersebut berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal PBPH PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.
Meski izinnya telah dicabut, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
"Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengembalikan fungsi kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Barita.
Kegiatan penertiban tersebut dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Hadir pula Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.
Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan akan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Langkah tersebut bertujuan menjaga aset negara sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat.
PT RAPP Tunggu Pemberitahuan Resmi dan Soroti Nasib Pekerja
Sementara itu, PT RAPP menyatakan telah menerima informasi dari media mengenai keputusan pemerintah untuk mencabut izin konsesi kehutanan perseroan di Provinsi Riau.
Tim Corporate Communication PT RAPP menyatakan perusahaan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.
Perusahaan mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan pencabutan izin tersebut.
"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya. Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa," tulis surat pernyataan resmi PT RAPP.
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya yang dirujuk perusahaan, aktivitas PT RAPP diperkirakan turut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia, di luar kegiatan operasional perusahaan sendiri.
Perusahaan juga berupaya meminimalkan potensi gangguan terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya.
"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," tulis pernyataan itu lagi.
PT RAPP Ungkap Kontribusi Ekonomi Lebih dari Rp350 Triliun
PT RAPP menyebut telah menjadi bagian dari Provinsi Riau selama lebih dari tiga dekade dan turut berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah.
Perusahaan menyoroti perkembangan Pangkalan Kerinci yang pada 1993 merupakan sebuah komunitas beranggotakan sekitar 200 orang.
Pangkalan Kerinci kini telah berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 orang.
Menurut perusahaan, sekitar 20 persen penduduk tersebut diperkirakan memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional PT RAPP.
PT RAPP juga menyebut telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau sepanjang 2016–2025.
Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan mengaku telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program tersebut mencakup upaya penurunan angka tengkes (stunting) di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
PT RAPP bersama Grup APRIL juga menghasilkan berbagai produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia untuk melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia.
Perusahaan menyebut lebih dari 85 persen hasil produksinya diekspor sehingga menghasilkan devisa bagi Indonesia.
PT RAPP Klaim Lestarikan Hampir 500.000 Hektare Hutan
Menanggapi persoalan lingkungan, PT RAPP menyatakan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti dari kegiatan operasional perusahaan.
Selain mengelola areal tanaman industri, perusahaan mengklaim turut melestarikan hampir 500.000 hektare kawasan hutan.
Upaya pelestarian tersebut antara lain dilakukan melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau (RER) sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.
Perusahaan juga memaparkan sejumlah capaian program pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui Program Desa Bebas Api.
Program yang telah berjalan sejak 2014 tersebut diklaim berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.
PT RAPP menegaskan komitmennya terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usaha serta akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan.
"Sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) kami telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program ini berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen. Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan," tutup pernyataan itu.
- Penulis :
- Shila Glorya




