HOME  ⁄  Nasional

Menkum Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi Upaya Tekan Korupsi, Terorisme, dan Judi Daring

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Menkum Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi Upaya Tekan Korupsi, Terorisme, dan Judi Daring
Foto: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (sumber: Youtube TVR Parlemen)

Pantau - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan upaya pemerintah dan DPR RI untuk meminimalkan berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, terorisme, dan judi daring.

Supratman menyampaikan bahwa dukungan terhadap perampasan aset sebelumnya telah disampaikan Presiden pada peringatan Hari Buruh sebagai bentuk respons terhadap tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil.

"Bagus, kan? Pemerintah dan DPR, Presiden dulu di Hari Buruh, menginginkan supaya mendukung perampasan aset, karena itu menjadi tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil. Kemarin dijawab oleh pemerintah bersama dengan DPR," kata Supratman dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

Pembahasan RUU Perampasan Aset Rampung Lebih Cepat

Supratman mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset sebelumnya ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026.

Namun, pemerintah bersama DPR berhasil menyelesaikan pembahasan RUU tersebut sekitar satu bulan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Menurut Supratman, percepatan penyelesaian RUU tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memberantas berbagai tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset.

"Dulu DPR berjanji untuk menyelesaikan 15 Desember, ternyata kemarin lebih cepat sebulan. Itu artinya pemerintah sangat berkeinginan untuk agar tindak pidana-tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, termasuk terorisme, judol (judi online), ataupun tindak pidana yang lain itu, itu bisa kita minimalisasi," ujar dia.

Supratman menegaskan bahwa upaya penegakan hukum melalui perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan satu institusi, tetapi melibatkan seluruh aparat penegak hukum.

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 Tahun Bergulir

DPR RI telah menyetujui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Rapat paripurna tersebut berlangsung pada Kamis di Gedung DPR RI, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Persetujuan pengesahan diambil setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan penyusunan RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset akhirnya disahkan setelah 18 tahun bergulir di DPR RI.

Penulis :
Leon Weldrick
FLOII 2026