
Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pola prasmanan disertai penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat.
Setelah melalui tahap uji coba, jumlah pelaksanaan MBG dengan pola prasmanan meningkat dari sebelumnya 66 menjadi 200, sementara jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 1.600.
Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa perluasan MBG prasmanan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kesiapan penyelenggara dan kepatuhan terhadap SOP.
BGN mewajibkan setiap pihak yang ingin menyelenggarakan MBG prasmanan untuk melapor terlebih dahulu dan mengikuti pelatihan sebelum mendapatkan izin pelaksanaan.
"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training (pelatihan) yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," katanya.
BGN Prioritaskan Keamanan dan Kualitas Makanan
Sudaryono menegaskan bahwa persyaratan tersebut diperlukan untuk memastikan penyajian makanan secara prasmanan tetap memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
BGN tidak ingin perluasan MBG prasmanan justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP.
Oleh karena itu, pelaksanaan MBG prasmanan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing penyelenggara.
Sudaryono mengakui bahwa pendekatan bertahap tersebut berpotensi membuat proses perluasan MBG prasmanan berjalan lebih lambat.
Namun, BGN tetap memprioritaskan kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur dibandingkan kecepatan perluasan program.
"Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," tuturnya.
BGN Perketat Pengawasan SPPG melalui CCTV Terpusat
Selain memperluas MBG prasmanan, BGN juga terus memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola Program MBG.
Sejumlah langkah pembenahan dilakukan dengan memperketat pengawasan pelaksanaan program, memperjelas akuntabilitas penyelenggara, serta mewajibkan laporan penggunaan dana harian.
BGN juga melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap dapur-dapur MBG untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan.
Saat ini, BGN tengah berfokus pada pembangunan sistem pengawasan kamera pengawas atau CCTV terpusat untuk memperkuat pemantauan terhadap dapur-dapur MBG.
"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan, kemudian dapur-dapur itu terus kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral," ucap Sudaryono.
Sudaryono menegaskan bahwa berbagai langkah pembenahan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.
- Penulis :
- Shila Glorya




