
Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan Negara di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tengah digarap bersama Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI.
Rancangan undang-undang tersebut diharapkan dapat diajukan pada awal 2027.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," kata Yusril.
Revisi UU Pertahanan Negara Sesuaikan Perkembangan Geopolitik dan Teknologi
Yusril menjelaskan bahwa perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis sejak undang-undang tersebut diberlakukan hampir 25 tahun lalu.
Menurutnya, berbagai perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan membutuhkan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
"Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelasnya.
Yusril menambahkan bahwa revisi tersebut juga diperlukan untuk menyelaraskan regulasi pertahanan dengan Undang-Undang tentang TNI yang telah mengalami perubahan.
Ia menyatakan kesediaannya membantu proses penyiapan RUU Pertahanan Negara sebelum memasuki pembahasan bersama DPR RI.
Secara teknis, pembahasan RUU tersebut nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Yusril Tegaskan Pertemuan Tidak Membahas Calon Wakil Presiden hingga Makar
Selain membahas agenda legislasi, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi antara Yusril dan Sjafrie yang telah saling mengenal sejak 1990-an.
Yusril mengenang masa ketika dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, sedangkan Sjafrie menjabat sebagai Pangdam Jaya.
Keduanya juga pernah terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 serta situasi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto.
Yusril membantah adanya pembahasan mengenai isu politik terkini, termasuk mengenai calon wakil presiden, dalam pertemuan tersebut.
"Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," kata Yusril.
Ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak menyinggung persoalan penyadapan maupun dugaan tindak pidana makar.
Menurut Yusril, penanganan persoalan penyadapan dan makar merupakan kewenangan kepolisian dalam menjalankan penegakan hukum.
Adapun keterlibatan Menko Kumham Imipas dalam penanganan persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan dan penafsiran hukum mengenai penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan KUHP dan UU ITE.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




