HOME  ⁄  Nasional

Komisi VIII DPR Desak Kemenhaj Percepat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah agar Kuota Haji 2027 Tidak Terbuang

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Komisi VIII DPR Desak Kemenhaj Percepat Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah agar Kuota Haji 2027 Tidak Terbuang
Foto: (Sumber :Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang (tengah) disela kunjungan di Asrama Sudiang, Makassar. ANTARA/HO-Kemenag Sulsel.)

Pantau - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat pemeriksaan dan penetapan istitaah kesehatan calon jemaah haji untuk mengantisipasi tidak terserapnya kuota haji 2027.

Marwan menilai percepatan penetapan kelayakan kesehatan diperlukan agar calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

"Langkah tersebut penting berkaitan dengan kepastian proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) berjalan lancar, sehingga kuota keberangkatan tidak terbuang," kata Marwan di sela kunjungannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026).

DPR Soroti Kendala Penetapan Istitaah Kesehatan Calon Jemaah

Marwan mengatakan DPR telah memperoleh gambaran mengenai sejumlah kendala dalam proses penetapan istitaah kesehatan calon jemaah haji.

Ia mendorong Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Istitaah merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan ibadah haji secara menyeluruh, meliputi aspek kesehatan fisik dan mental, finansial, transportasi, waktu, serta keamanan.

Pemenuhan persyaratan istitaah kesehatan menjadi salah satu ketentuan wajib sebelum calon jemaah dapat melakukan pelunasan Bipih.

Marwan menegaskan persyaratan kesehatan harus tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Namun, sejumlah ketentuan yang masih memungkinkan untuk didiskusikan perlu dibahas bersama agar tidak menghambat calon jemaah yang sebenarnya memenuhi persyaratan.

Pelunasan Biaya Haji 2027 Berlangsung dalam Dua Tahap

Komisi VIII DPR RI turut menyoroti potensi tidak terserapnya kuota haji di sejumlah provinsi akibat keterlambatan pemeriksaan kesehatan maupun kendala administrasi.

Pemerintah telah menyiapkan dua tahap pelunasan Bipih untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi.

Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026, sedangkan tahap kedua dijadwalkan pada 16–31 Desember 2026 apabila masih terdapat sisa kuota.

Marwan berharap mekanisme dua tahap tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan seluruh kuota terisi oleh calon jemaah yang memenuhi persyaratan.

DPR Dorong Perluasan Akses Pemeriksaan Kesehatan di Daerah Terpencil

Marwan juga menyoroti keterbatasan akses pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Kondisi geografis serta keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai berpotensi memperlambat pemeriksaan dan penetapan istitaah kesehatan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Marwan mendorong Kemenhaj melakukan terobosan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan pemerintah daerah.

Ia juga meminta Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau seluruh calon jemaah.

Percepatan penetapan istitaah kesehatan diharapkan dapat memberikan kepastian keberangkatan lebih awal sekaligus mencegah kuota haji 2027 tidak terserap akibat kendala teknis dan administratif.

Penulis :
Aditya Yohan
FLOII 2026