
Pantau - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggagas program blue policing untuk melindungi perairan Indonesia dari praktik penggunaan bom ikan, racun, serta aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.
Kepala Bagian Operasional dan TIK Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol Pitoyo Agung Yuwono mengatakan program tersebut mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, serta kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut dan mendukung ketahanan pangan nasional.
"Melalui blue policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Pitoyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem laut, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Polri Perkuat Patroli dan Pengawasan Penangkapan Ikan Ilegal
Melalui program blue policing, Polri akan mengarahkan pengamanan wilayah perairan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut.
Pengawasan juga mencakup praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing).
Praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan serta konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dan nelayan tradisional.
Polri juga menyoroti pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran bagi nelayan kecil.
Aspek keselamatan melaut turut diperkuat melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perangkat navigasi.
Libatkan Nelayan dalam Pengamanan Wilayah Pesisir
Pitoyo menegaskan bahwa pengamanan wilayah perairan membutuhkan keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir.
"Nelayan adalah mitra strategis Polri. Mereka memahami kondisi laut dan aktivitas di wilayah tangkapnya," jelasnya.
Kemitraan tersebut dikembangkan melalui pilar blue community dengan memperkuat forum dialog dan pemolisian masyarakat pesisir.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi nelayan, memetakan persoalan keamanan, serta mencari penyelesaian secara partisipatif.
Pendekatan blue policing juga mengakomodasi kearifan lokal masyarakat bahari, termasuk aturan adat awig-awig, sasi, dan panglima laot dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut.
"Oleh karena itu, kami ingin membangun komunikasi yang lebih kuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat diketahui lebih awal dan diselesaikan bersama," ujarnya.
Enam Pilar Strategis Blue Policing
Pitoyo menjelaskan bahwa program blue policing bertumpu pada enam pilar strategis, yakni:
Blue prevention, pencegahan gangguan keamanan di wilayah perairan.
Blue community, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat pesisir.
Blue intelligence, deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman keamanan.
Blue law enforcement, penegakan hukum yang tegas dan terukur.
Blue environment, perlindungan kelestarian ekosistem laut.
Blue impact, evaluasi dampak nyata terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pitoyo menambahkan bahwa keberhasilan pengamanan laut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah patroli atau penindakan, tetapi juga penurunan gangguan keamanan, peningkatan keselamatan pelayaran, serta terjaganya stok ikan.
Program tersebut bertujuan memastikan nelayan dapat melaut dengan aman, sumber daya ikan tetap tersedia, dan perekonomian masyarakat pesisir terus berkembang.
"Inilah semangat Polisi Bersama Masyarakat yang diwujudkan melalui blue policing, menjaga keamanan sekaligus melindungi kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut," kata Pitoyo.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf




