
Pantau - Forum Ombudsman Internasional yang diselenggarakan di Moskow, Rusia, menyepakati pembentukan Persatuan Pembela Independen Sedunia (Worldwide Independent Defender Union/WIDU) untuk memperkuat kerja sama perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Forum tersebut merupakan bagian dari pertemuan tahunan Aliansi Ombudsman Eurasia (Eurasian Ombudsman Alliance).
Pembentukan WIDU dilatarbelakangi berbagai tantangan global yang membutuhkan koordinasi antarlembaga HAM, mulai dari konflik bersenjata, bencana alam, krisis kemanusiaan, hingga migrasi massal.
Komisioner HAM Federasi Rusia Yana Lantratova dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/11), menegaskan bahwa semua pihak tidak boleh membiarkan adanya standar ganda dalam perlindungan HAM.
"Sangat penting untuk menghormati hak setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, negara tempat tinggal atau keyakinan politik," katanya.
Sebanyak 74 pegiat HAM membubuhkan tanda tangan pada deklarasi pembentukan WIDU yang didirikan berdasarkan empat prinsip, yakni humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional.
Yana mengatakan banyak ombudsman mendukung inisiatif pembentukan WIDU dan menyatakan keinginan untuk bergabung dalam organisasi tersebut.
"Saya senang bahwa dalam pertemuan bilateral dengan para Ombudsman, banyak yang mendukung inisiatif ini dan menyatakan keinginan untuk bergabung. Pekerjaan ini kini dimulai," kata Yana.
WIDU Berlandaskan Prinsip-Prinsip Moskow
WIDU akan bekerja berdasarkan Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation).
Dokumen tersebut memuat 23 ketentuan yang mencakup perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional, kepatuhan pada supremasi hukum, serta objektivitas.
Prinsip-Prinsip Moskow dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga-lembaga HAM sekaligus memungkinkan kerja sama tetap berlangsung meskipun terdapat perbedaan pendapat antarnegara.
Para peserta Forum Ombudsman Internasional sepakat bahwa hak manusia atas hidup, martabat, dan kebebasan tidak boleh bergantung pada batas negara maupun keadaan politik.
WIDU juga berencana membangun mekanisme bantuan hukum lintas batas.
Forum Ombudsman Internasional tersebut mempertemukan ombudsman dan pegiat HAM dari 70 negara, antara lain Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Yunani, Indonesia, Madagaskar, Mongolia, dan Swiss.
Ombudsman RI Soroti Perlindungan HAM dalam Pelayanan Publik
Sebelumnya, Ombudsman RI melalui laman resmi ombudsman.go.id menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, berkualitas, inklusif, dan nondiskriminatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher saat menjadi pembicara dalam sesi konferensi internasional di Moskow, Rusia, Selasa (17/11).
Konferensi internasional tersebut mengangkat tema Challenges in the Protection of Human Rights: Sharing Ombudsmen's Best Practices atau Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia: Berbagi Praktik Terbaik Ombudsman.
Dalam paparannya, Nuzran menjelaskan peran Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta menangani laporan masyarakat terkait dugaan malaadministrasi.
Menurut Nuzran, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap anggota masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Ombudsman RI Ungkap Ketimpangan Fasilitas di Lapas
Nuzran turut membagikan pengalaman Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Salah satu temuan Ombudsman RI dalam pengawasan tersebut adalah adanya fasilitas mewah berbayar yang hanya dapat dinikmati oleh warga binaan tertentu.
Sementara itu, sebagian warga binaan lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar.
- Penulis :
- Arian Mesa




