
Pantau - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah dan DPR segera menyusun regulasi baru mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karena aturan yang berlaku sejak 1970 dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini.
Hal tersebut disampaikan Charles seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Wali Kota Yogyakarta, Jumat (20/11/2026).
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa kunjungan kerja bertujuan melihat secara langsung penerapan K3 bagi pekerja di Kota Yogyakarta.
"Karena apapun, keselamatan dan kesehatan kerja itu penting sekali, dan tentu saja Yogyakarta seperti halnya banyak kota lain di Indonesia punya keunikan sendiri terkait dengan lapangan kerja," kata Charles.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI mendengarkan pemaparan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta aspirasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
"Yang pasti ada masukan tadi terkait dengan aturan keselamatan kerja yang masih digunakan hari ini sudah sangat kedaluwarsa karena itu aturan yang dibuat di tahun 1970. Ke depan tentu kami akan mendorong agar pemerintah dan DPR bisa segera menghasilkan regulasi baru terkait dengan keselamatan kerja yang lebih up to date, lebih relevan, dan bisa diterapkan di saat ini," ujar Charles.
Ratusan Ribu Pekerja di DIY Belum Mendapatkan Perlindungan
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, cakupan perlindungan pekerja penerima upah di DIY baru mencapai 62,60 persen.
Sementara itu, cakupan perlindungan pekerja bukan penerima upah hanya mencapai 13,12 persen dengan sekitar 874.613 pekerja belum mendapatkan perlindungan.
Dari total 120.540 perusahaan potensial di DIY, sebanyak 72.712 perusahaan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk pekerja yang meninggal dunia tercatat sebanyak 64 kasus pada 2025 dan 35 kasus sepanjang 2026 hingga 31 Oktober.
Pemkot Yogyakarta Usulkan Penguatan Pelaksanaan K3
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menyampaikan bahwa kewenangan pemerintah kota terbatas pada pembinaan, sedangkan pengawasan dan penegakan norma K3 berada di pemerintah provinsi.
Adapun pengelolaan data kecelakaan kerja dan kepesertaan berada di bawah kewenangan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan integrasi data K3 lintas instansi serta penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi K3 bersubsidi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
BPJS Ketenagakerjaan juga merekomendasikan penguatan pendampingan K3 bagi perusahaan kecil dan menengah, pemberian insentif bagi perusahaan yang konsisten membangun budaya K3, serta sinergi lintas sektor dalam mencegah kecelakaan kerja.
Charles menegaskan seluruh masukan yang diterima selama kunjungan kerja akan menjadi bekal bagi Komisi IX DPR RI dalam menentukan kebijakan nasional.
"Informasi yang kita pelajari hari ini bisa membantu menyusun kebijakan di tingkat nasional," ucapnya.
- Penulis :
- Gerry Eka




