HOME  ⁄  Nasional

BGN Pastikan Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

BGN Pastikan Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS
Foto: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono memberi keterangan ketika ditemui di sela-sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 yang digelar di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat wajib penyelenggaraan layanan.

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPPG yang beroperasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan tersebut.

“Sudah tidak ada lagi (yang tidak ada SLHS). Sudah kami sisir semua. Semua SPPG yang sudah operasional pasti punya SLHS,” ujar Trenggono saat ditemui di sela-sela Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Ia menegaskan SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diperbolehkan beroperasi karena sertifikat tersebut merupakan persyaratan mutlak.

Trenggono juga menyebutkan terdapat sekitar 1.600 SPPG yang tidak dioperasionalkan karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Iya, sudah (dikeluarkan). Itu yang tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Penambahan SPPG Diprioritaskan di Wilayah 3T

Terkait rencana penambahan SPPG, Trenggono menyampaikan pemerintah saat ini memprioritaskan pembangunan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Prioritas juga diberikan kepada daerah dengan prevalensi atau jumlah kasus stunting yang tinggi, khususnya di luar Pulau Jawa.

“Kalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses terhadap program tersebut.

BGN Perketat Pengawasan Keamanan Pangan

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono menegaskan setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebelum diperbolehkan beroperasi.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah membahas lebih jauh pemenuhan kebutuhan gizi para penerima manfaat.

BGN tidak ingin masyarakat kembali mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program MBG.

Berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.

Ia mencontohkan penggunaan bahan baku ayam yang sudah tidak layak serta kesalahan penyimpanan bahan makanan yang semestinya ditempatkan di freezer, tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas sekaligus keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN menambah tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur.

Langkah tersebut dilakukan agar seluruh tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sudaryono juga menjelaskan bahwa BGN memperketat pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi.

SPPG yang belum memiliki SLHS tetap tidak diperbolehkan beroperasi sampai seluruh persyaratan tersebut dipenuhi.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026