HOME  ⁄  Nasional

KKP Gandeng Swasta Restorasi 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

KKP Gandeng Swasta Restorasi 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun
Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani pernyataan bersama komitmen restorasi dengan sejumlah perusahaan dan organisasi masyarakat sipil untuk restorasi mangrove dan lamun seluas 13.500 hektare di sela-sela konferensi perubahan iklim COP31 di Antalya, Turkiye.

Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng sejumlah perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk merestorasi ekosistem mangrove dan lamun seluas 13.500 hektare sebagai bagian dari upaya mengembangkan potensi ekonomi karbon biru di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah pemerintah memperkuat mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kelautan.

“Pengelolaan NEK sektor kelautan merupakan salah satu strategi mitigasi perubahan iklim global di Indonesia yang selaras dengan Second Nationally Determined Contribution (NDC) dan Perjanjian Paris,” kata Trenggono dalam siaran pers KKP di Jakarta, Minggu.

Kolaborasi restorasi di sejumlah wilayah

Komitmen restorasi tersebut melibatkan PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), Apolownia, VNV, PT Yani Kusuma Perkasa (YKP), dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI).

Dari total target restorasi seluas 13.500 hektare, sebanyak 5.000 hektare berada di Pantai Utara Jawa, 1.000 hektare di Lombok Timur, dan 7.500 hektare di Sumatera.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan pemerintah telah memetakan lokasi potensial restorasi mangrove dan lamun yang mencapai 588 ribu hektare secara nasional.

Menurut dia, keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekosistem pesisir sekaligus mendukung pengembangan solusi iklim berbasis laut.

Perlindungan masyarakat pesisir

KKP memastikan proyek restorasi tersebut menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta mekanisme pengaduan untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir.

Pelaksanaan restorasi juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur pengelolaan secara transparan, berbasis sains, dan berkelanjutan.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026