Pantau.com - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diharapkan mampu mendorong direksi perusahaan itu dalam mempercepat peningkatan produksi minyak dan gas.
Menurut Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhy, gaya kepemimpinan Ahok bisa efektif melakukan hal tersebut.
"Gaya kepemimpinan Ahok akan lebih efektif melecut direksi (Pertamina) jalankan 'corporate actions'," kata Fahmy saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (25/11/2019).
Baca juga: Terpilih Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ini yang Bakal Diperkuat Ahok
Selain melecut perusahaan bergerak cepat mendongkrak produksi, Ahok juga diharapkan mampu mendorong penuntasan pembangunan kilang, akselerasi pengembangan program bahan bakar B20 ke B30, dan dilanjutkan B100, hingga membasmi mafia migas.
"Jika itu berhasil secara langsung dapat menekan defisit neraca migas, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo," kata dia.
Menurut dia, seperti harapan Menteri BUMN untuk mengoptimalkan peran Dewan Komisaris, Ahok harus mulai menata ulang tata kelola terkait kewenangan dewan komisaris dan dewan direksi.
Baca juga: Ini Tujuan Ahok hingga Akhirnya Bersedia Jadi Komisaris Utama Pertamina
Menurut Fahmy, dengan posisi sebagai komisaris utama, banjir penolakan berbagai pihak termasuk serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Ahok lambat laun akan surut dengan sendirinya.
"Kalau Ahok sebagai dirut Pertamina, penolakan akan masif dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Tapi sebagai komisaris utama, penolakan itu akan semakin surut," kata mantan anggota Satgas Anti Mafia Migas ini.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah memutuskan beberapa perubahan di level direksi dan tiga komisaris baru PT Pertamina (Persero). Emma Sri Martini ditunjuk menjabat Direktur Keuangan, Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komisaris Utama, Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama dan Condro Kirono sebagai Komisaris.
- Penulis :
- Lilis Varwati
