Pantau - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, DPR dan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pelantikan calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Dua hari yang lalu, DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II dengan KemenPANRB serta BKN," ujar Dasco saat meninjau ketersediaan MinyaKita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025).
Dasco mengakui bahwa penundaan pelantikan CASN dan PPPK telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu, DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk meminta percepatan proses pendataan dan pelantikan.
"Setelah melihat pro dan kontra mengenai mundurnya pengangkatan CPNS dan PPPK, DPR telah meminta pemerintah melakukan simulasi dan mempercepat pendataan," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPR mendesak pemerintah, melalui Kemenpan RB dan BKN, agar segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat.
Baca Juga: Pimpinan DPR Segera Tindaklanjuti Dugaan Kecurangan Takaran MinyaKita di Pasaran
"Kami meminta pemerintah melakukan simulasi guna mempercepat pendataan, merapikan administrasi, serta mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar seluruh proses dapat diselesaikan pada 2025," kata Dasco.
Lebih lanjut, Dasco memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini paling lambat pekan depan. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja antara Kemenpan RB, BKN, dan Komisi II DPR.
"Kita akan mendengarkan hasilnya, mungkin paling lambat minggu depan, mengenai keputusan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," ujarnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah menanggapi isu penundaan pelantikan CASN dan PPPK. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah menangani masalah tersebut melalui koordinasi internal di Kabinet Merah Putih.
"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo saat menghadiri acara di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kamis (13/3/2025).
- Penulis :
- Aditya Andreas
