Pantau - Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menyatakan negaranya perlu membuka pembahasan mengenai senjata nuklir di tengah perubahan lingkungan keamanan dan menguatnya kebijakan pencegahan berbasis nuklir di sejumlah negara Eropa.
Pernyataan tersebut disampaikan Koizumi dalam sebuah program daring yang dirilis pada Jumat (18/7) menjelang revisi tiga dokumen utama kebijakan keamanan nasional Jepang yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.
Koizumi Nilai Pembahasan Tak Bisa Dihindari
Koizumi mengatakan Jepang "tidak dapat menghindari" pembahasan mengenai isu senjata nuklir.
Ia mencontohkan Prancis dan Finlandia yang mulai memperkuat kebijakan pencegahan berbasis kekuatan nuklir.
Pada Juni lalu, parlemen Finlandia mengesahkan undang-undang yang memungkinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah negara tersebut, sedangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Maret menyatakan negaranya akan menambah jumlah hulu ledak nuklir.
Koizumi juga menilai lingkungan keamanan Jepang semakin kompleks sehingga sejumlah isu yang selama ini dianggap tidak layak dibahas perlu mulai didiskusikan secara terbuka.
Jepang Tetap Berpegang pada Prinsip Non-Nuklir
Meski berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat, Jepang tetap menjadi satu-satunya negara yang pernah mengalami serangan senjata nuklir.
Jepang hingga kini masih berpegang pada tiga prinsip non-nuklir, yakni tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, seorang sumber yang terlibat dalam penyusunan kebijakan keamanan pada pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir, namun pernyataan tersebut memicu penolakan dari partai oposisi dan sejumlah negara.
Mantan Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera juga pada akhir tahun lalu menyatakan Jepang perlu membahas kembali masa depan prinsip-prinsip non-nuklir yang selama ini dianut negara tersebut.
- Penulis :
- Gerry Eka
