
Pantau - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi akan direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia melalui penguatan pemeriksaan pemohon paspor dan pengawasan perjalanan ke luar negeri.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko di Jakarta, Minggu (22/11/2026), mengatakan pencegahan terhadap kedua WNI tersebut dilakukan di Bandara Juanda, Surabaya, berdasarkan informasi intelijen dan hasil wawancara petugas.
"Lusa kemarin baru melakukan pencegahan terhadap dua WNI yang terindikasi ingin berangkat ke Rusia. Itu di Juanda, di Surabaya. Jadi ada dua WNI berdasarkan intelijen kita dan hasil wawancara kita, ternyata terindikasi kuat ingin berangkat ke Rusia," kata Hendarsam.
Imigrasi Perkuat Pemeriksaan Tujuan Perjalanan WNI
Hendarsam menjelaskan petugas menggali informasi mengenai tujuan perjalanan pemohon, termasuk melalui percakapan di aplikasi pesan, untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang disampaikan.
Menurutnya, pola perjalanan yang tidak langsung menuju negara tujuan menjadi salah satu indikasi yang perlu dicermati, terutama apabila terdapat dugaan perekrutan untuk kegiatan yang berisiko membahayakan WNI.
"Modusnya rata-rata mereka tidak langsung ke Rusia. Mereka ke mana dulu kemudian baru ke sana," ujar dia.
Pemeriksaan juga dilakukan melalui wawancara serta pengamatan terhadap bahasa tubuh dan cara pemohon menjawab pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Jadi proses paspornya kita mempermudah, tapi kita juga ingin menggali. Jadi ini rakyat kita, pemohon kita ini benar-benar tujuannya mau ke mana," kata dia.
Imigrasi Tingkatkan Patroli Siber untuk Cegah Perekrutan Ilegal
Selain memperkuat pemeriksaan di kantor imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi berencana meningkatkan patroli siber untuk mengantisipasi perekrutan calon korban melalui media sosial.
"Dan kami akan melakukan patroli siber. Karena saat ini modus yang berkembang adalah bahwa dilakukan perekrutan itu melalui media sosial," ujar Hendarsam.
Imigrasi juga memperkuat edukasi masyarakat melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah yang menjadi kantong perekrutan TPPO.
Penguatan Ekonomi Masyarakat Jadi Bagian dari Pencegahan
Upaya pencegahan turut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan lapangan pekerjaan dan program ketahanan pangan di sejumlah daerah.
Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat tidak terdorong mencari pekerjaan ke luar negeri melalui jalur yang berisiko.
Hendarsam menegaskan pengawasan keberangkatan WNI perlu diimbangi dengan edukasi dan penguatan ekonomi masyarakat untuk mencegah perekrutan ilegal sejak dari daerah asal.
- Penulis :
- Gerry Eka




