
Pantau - Pemerintah Malaysia menyatakan menghormati putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) terkait penerapan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida terhadap etnis Rohingya.
Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk tanggung jawab sebagai negara pihak pada Konvensi Genosida.
"Temuan ICJ tersebut sejalan dengan posisi Malaysia dalam melindungi seluruh kelompok masyarakat yang rentan," menurut pernyataan Wisma Putra di Kuala Lumpur, Minggu (22/11/2026).
Malaysia Dorong Penyelesaian Krisis Rohingya secara Berkelanjutan
Pemerintah Malaysia menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian krisis Rohingya secara komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Upaya tersebut mencakup pelaksanaan langkah konkret untuk meringankan penderitaan warga Rohingya yang berlindung di wilayah Malaysia.
Malaysia juga akan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, serta pemangku kepentingan lainnya terkait berbagai persoalan yang timbul dari putusan ICJ.
ICJ Nyatakan Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya
Pada Kamis (19/11/2026), ICJ memutuskan Myanmar terbukti melakukan tindak genosida terhadap masyarakat Muslim Rohingya.
Putusan tersebut menandai pertama kalinya badan kehakiman PBB menetapkan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida.
Perkara yang diajukan Gambia pada 2019 tersebut menghasilkan putusan dengan sembilan hakim menyatakan setuju dan enam hakim lainnya menyatakan tidak setuju.
ICJ menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas kejahatan genosida dalam operasi militer yang berlangsung di negara bagian Rakhine pada 2017.
Hakim Ketua ICJ Yuji Iwasawa menjelaskan tindakan genosida terhadap kelompok Rohingya di Rakhine tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Myanmar berdasarkan Konvensi Genosida.
- Penulis :
- Gerry Eka




