Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium atau pembatasan pembangunan smelter nikel yang menghasilkan produk setengah jadi di tengah risiko kelebihan pasokan global.
Bahlil menyampaikan opsi tersebut saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.
Menurut Bahlil, sekitar 50-60 persen smelter nikel yang saat ini beroperasi masih menghasilkan produk setengah jadi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pasokan nikel dinilai telah melebihi kebutuhan pasar hingga sekitar 2,5 juta ton dan memberikan tekanan terhadap harga komoditas tersebut.
"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," kata Bahlil.
Pemerintah Kaji Ulang Arah Industri Nikel
Pemerintah saat ini mengkaji kembali arah pengembangan industri nikel nasional dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan kebutuhan pasar.
Dalam kajian tersebut, pemerintah menilai tidak semua industri pengolahan nikel yang menghasilkan produk setengah jadi perlu terus didorong pengembangannya.
Sejumlah produk nikel setengah jadi utama yang dihasilkan di Indonesia antara lain feronikel, nickel pig iron atau NPI, nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate atau MHP.
Pemerintah berencana memilah industri pengolahan nikel yang masih perlu dikembangkan dan industri yang perlu dibatasi.
Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah moratorium terhadap industri yang menghasilkan produk nikel setengah jadi.
Bahlil mengatakan hasil pembahasan mengenai arah pengembangan industri nikel tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami akan laporkan ke Presiden (Prabowo Subianto), tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan," ujar Bahlil.
Hilirisasi Didorong sampai Produk Bernilai Tambah Tinggi
Menurut Bahlil, kebijakan tersebut diperlukan agar pengelolaan sumber daya nikel tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pengolahan.
Pemerintah juga ingin pengembangan industri mempertimbangkan keberlanjutan cadangan sumber daya nikel serta struktur industri nasional.
Opsi moratorium terutama dipertimbangkan apabila produksi nikel setengah jadi telah mengalami kelebihan pasokan di pasar global.
"Kalau memang kita udah terjadi over supply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh," ungkap Bahlil.
Sejalan dengan kondisi tersebut, pemerintah akan mengkaji kemungkinan mengurangi penambahan kapasitas industri yang hanya menghasilkan produk nikel setengah jadi.
Sebaliknya, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung.
Arah kebijakan tersebut ditujukan agar hilirisasi nikel tidak berhenti pada produk setengah jadi, tetapi bergerak menuju produk dengan tingkat pengolahan dan nilai tambah lebih tinggi.
"Yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung. Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting," kata Bahlil.
- Penulis :
- Arian Mesa
