Pemerintah Jakarta berencana menghapus koridor 1 Transjakarta karena bersinggungan 100 persen dengan MRT Fase 2A kendati wacana tersebut dinilai kurang tepat dan diminta untuk dikaji ulang
Penghapusan rute tersebut dilakukan untuk efisiensi pengelolaan dana public service obligation (PSO) atau subsidi
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Dwi Rio Sambodo meminta agar Dishub Jakarta cermat dan tepat dalam membuat kebijakan terkait transportasi umum.
Dia menilai koridor 1 sebaiknya dipertahankan. Rio juga menilai klaim agar efisiensi Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dalam penghapusan rute ini tidak relevan.
Pengamat Transportasi Publik, Alvinsyah setuju karena secara teori analisis bila terdapat tumpang tindih antar 2 moda angkutan umum dalam 1 trayek lebih dari 50 persen tidak dibenarkan.