Pantau - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menanggapi soal belum adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen parai usai Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Katanya, hal tersebut merupakan wewenang dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Pergantian yang ada di struktur DPP partai merupakan... karena memang sebelumnya itu dipilih dalam kongres. Dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari Ketum," kata Puan, Selasa (11/3/2025).
Adapun perubahan struktur adalah pertimbangan internal partai dan perlu ada pembahasan yang mendalam. "Kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain, tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak, perlu akan atau tidak akan dan lain sebagainya," jelasnya.
Baca juga: Kuasa Hukum Hasto Nilai KPK Langgar HAM terkait Pelimpahan Berkas ke Pengadilan
Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.
HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Hasto sudah ditahan di rutan KPK sejak Kamis (20/2). Untuk sidang perdana terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dijadwalkan digelar pada pekan ini tepatnya Jumat (14/3/2025).
Baca juga: Soal Hasto, Eks Penyidik Sebut KPK Sudah Yakin Unsur Korupsi Terpenuhi
- Penulis :
- Firdha Riris
