Pantau - Tim Caretaker BPD HIPMI Maluku Utara menggelar Forum Ketua Umum dan Silaturahmi Daerah (Silatda) yang mempertemukan seluruh Ketua Umum BPC HIPMI se-Maluku Utara (Malut).
Pertemuan ini menjadi momen konsolidasi krusial di tengah dinamika internal organisasi, sekaligus penegasan arah bersama menjelang Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2026.
Forum dihadiri oleh Ghozal Elfrido (Kota Ternate), Muhammad Wildan (Tidore Kepulauan), Abdul Jalil Idrus (Halmahera Barat), Fatah Sandi (Halmahera Timur), Maya Sondak (Halmahera Tengah), Ibnu M. Soleman (Halmahera Selatan), Rizky Fernando Iwisara (Halmahera Utara), Faisal Syahlan (Pulau Taliabu), Sutikno Ali (Pulau Morotai), dan Samsul Banapon (Kepulauan Sula).
Dalam forum tersebut, para ketua umum secara bergiliran menyuarakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musdalub.
Ketua Umum BPC HIPMI Kota Ternate, Ghozal Elfrido, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses sesuai aturan organisasi.
“Kami mendukung dan mengsukseskan kerja-kerja tim Caretaker dalam melaksanakan Musdalub dengan tetap mengedepankan AD/ART dan PO,” tegasnya.
Ketua Umum BPC HIPMI Halmahera Utara, Rizky Fernando Iwisara, menyoroti dampak konflik yang selama ini terjadi. Ia menilai situasi tersebut telah mengganggu aktivitas usaha para anggota.
“Konflik ini sangat mengganggu aktivitas bisnis dan usaha pengusaha muda HIPMI di Maluku Utara,” ungkapnya.
Ketua Umum BPC HIPMI Halmahera Barat, Abdul Jalil Idrus, mendorong pelaksanaan Musdalub yang inklusif dan demokratis. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dalam setiap tahapan.
Ketua Umum BPC HIPMI Halmahera Tengah, Maya Sondak, berpandangan bahwa Musdalub harus dimaknai sebagai titik balik organisasi.
“Konflik yang terjadi selama ini sama sekali tidak memberikan dampak positif, justru merugikan kita semua sebagai kader HIPMI,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Halmahera Selatan, Ibnu M. Soleman, mengemukakan bahwa sumber konflik bukan berasal dari struktur BPC.
“Konflik ini bukan dari BPC, tetapi dari segelintir orang yang tidak menginginkan HIPMI Maluku Utara berkembang maju,” jelasnya.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Ketua Umum BPC HIPMI Halmahera Timur, Fatah Sandi. Ia menyebut seluruh BPC sejatinya berada dalam satu visi yang sama.
“Sepuluh BPC memiliki pandangan yang sama. Hanya saja ada pihak-pihak yang tidak menginginkan HIPMI Maluku Utara bersatu,” sebutnya.
Ketua Umum BPC HIPMI Pulau Taliabu, Faisal Syahlan, turut menyampaikan harapan agar Musdalub berjalan sukses dan menghasilkan kepemimpinan definitif yang membawa perubahan nyata bagi organisasi.
Nada lebih lugas disampaikan Ketua Umum BPC HIPMI Kepulauan Sula, Samsul Banapon. Ia mendesak agar konflik internal segera diakhiri.
“Konflik ini harus dihentikan karena tidak memberikan manfaat apa pun bagi organisasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Umum BPC HIPMI Tidore Kepulauan, Muhammad Wildan, menyoroti dampak konflik berkepanjangan terhadap stagnasi organisasi.
“Saya berharap proses Musdalub ini bisa segera selesai agar konsolidasi organisasi dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Ketua Umum BPC HIPMI Pulau Morotai, Sutikno Ali, menaruh harapan besar pada peran BPP melalui tim Caretaker dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
“Semoga kegelisahan kami bisa dijawab melalui Musdalub ini. Kami tidak ingin setelah Musdalub justru muncul persoalan baru, termasuk terkait pelantikan,” harapnya.
Forum Ketum dan Silatda ini menegaskan satu pesan yang menguat: seluruh BPC HIPMI se-Malut menginginkan Musdalub berlangsung lancar, demokratis, dan menjadi momentum rekonsiliasi demi masa depan organisasi yang lebih solid.
- Penulis :
- Khalied Malvino
