Pantau - Kritik terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Kali ini, Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, ikut angkat bicara.
Ia menilai pandangan yang disampaikan Dino Patti Djalal tetap perlu dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Menurutnya, masukan dari diplomat senior justru memperkaya cara pandang publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
Namun demikian, Bahtra mengingatkan bahwa diplomasi di level kepala negara tidak bisa disederhanakan hanya menjadi komunikasi jarak jauh.
“Diplomasi antar kepala negara tidak sama dengan rapat virtual. Banyak keputusan strategis di bidang investasi, perdagangan, pertahanan, energi, dan kerja sama internasional lahir dari komunikasi langsung yang membangun kepercayaan dan komitmen politik antar pemimpin,” tegasnya, seperti dikutip Senin (1/6/2026).
Ia menekankan, diplomasi bukan sekadar bertukar informasi, melainkan membangun kepercayaan strategis yang sering kali hanya bisa dicapai melalui pertemuan langsung.
Dalam konteks itu, kehadiran fisik pemimpin negara menjadi faktor penting dalam proses negosiasi. Bahtra juga menggarisbawahi kunjungan luar negeri Presiden bukanlah perjalanan personal.
Di balik setiap agenda, terdapat kerja kolektif lintas sektor yang bergerak bersamaan membawa kepentingan nasional.
“Presiden membawa misi negara. Ada menteri, pejabat teknis, BUMN, dan dunia usaha yang bergerak bersama membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor, memperkuat hilirisasi industri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu manfaat kunjungan Presiden harus dilihat secara utuh, bukan hanya dari jumlah hari berada di luar negeri,” jelasnya.
Ia kemudian mencontohkan hasil konkret dari kunjungan Presiden ke Prancis. Dalam lawatan tersebut, tercapai kesepakatan komersial senilai sekitar USD 3,5 miliar atau lebih dari Rp61 triliun di sektor energi, perdagangan, dan pertahanan.
Selain itu, terbentuk pula forum bisnis yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Prancis untuk memperkuat kerja sama jangka panjang.
“Fakta ini membuktikan bahwa kunjungan Presiden bukan sekadar seremoni atau agenda simbolik. Ada manfaat ekonomi yang nyata, ada peluang investasi yang terbuka, ada kerja sama strategis yang dibangun, dan semuanya berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Terkait sorotan publik soal biaya perjalanan luar negeri Presiden, Bahtra menyebut transparansi tetap penting. Namun ia menilai ukuran keberhasilan tidak bisa berhenti pada besaran anggaran.
Menurutnya, pendekatan yang lebih relevan adalah melihat perbandingan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan.
Jika kunjungan mampu menghadirkan investasi besar dan memperkuat posisi Indonesia, maka hal tersebut layak dipandang sebagai investasi strategis.
“Karena itu saya menghormati kritik Pak Dino sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun saya tidak sependapat jika diplomasi Presiden direduksi cukup melalui Zoom dan telepon. Yang harus menjadi fokus kita bukan seberapa sering Presiden melakukan kunjungan luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang berhasil dibawa pulang untuk rakyat Indonesia. Selama kunjungan tersebut menghasilkan investasi, lapangan kerja, kerja sama strategis, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia, maka itu adalah investasi negara yang layak dan perlu didukung,” tutupnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
