Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah memperkuat tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dengan memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan seiring dengan upaya menarik investasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Otorita KEK.
Menurut Novita, pengembangan kawasan pariwisata nasional perlu lebih berorientasi pada keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
Novita mengatakan, "Yang saya lihat, paparan pemerintah lebih banyak berbicara soal promosi investasi dan pendampingan investor. Tetapi saya tidak melihat strategi yang jelas mengenai perlindungan hak masyarakat maupun mitigasi konflik agraria yang kerap muncul dalam pembangunan KEK."
Novita mengaku telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait konflik lahan di kawasan pariwisata, termasuk dugaan maladministrasi dalam perubahan status kepemilikan tanah yang dinilai merugikan masyarakat.
Novita mengatakan, "Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat, bukan hanya mengejar masuknya investasi."
DPR Dorong Pemerataan Pengembangan Pariwisata
Selain perlindungan masyarakat, Novita juga mendorong pemerataan pengembangan kawasan pariwisata nasional.
Menurut Novita, wilayah Jawa Timur bagian selatan seperti Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi memiliki potensi wisata alam yang layak dipertimbangkan dalam pengembangan KEK pada masa mendatang.
Novita mengatakan, "Pemerataan pembangunan pariwisata harus menjadi prioritas. Daerah-daerah yang memiliki potensi besar juga harus diberi kesempatan berkembang melalui skema KEK di masa mendatang."
Novita juga meminta Kementerian Pariwisata memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk memanfaatkan momentum 2026 FIFA World Cup sebagai sarana promosi destinasi wisata Indonesia, termasuk melalui siaran televisi nasional.
Novita mengatakan, "Kita sudah mengeluarkan anggaran besar, tetapi belum mampu memonetisasi momentum global seperti Piala Dunia. Saya tidak melihat promosi sport tourism maupun destinasi unggulan Indonesia dalam siaran yang menjangkau masyarakat luas."
Minta Evaluasi Penurunan Kunjungan Wisatawan
Novita meminta pemerintah menyampaikan analisis penyebab penurunan kunjungan wisatawan di sejumlah kawasan otorita selama 2025 beserta strategi pemulihannya.
Novita mengatakan, "Kami membutuhkan root cause analysis yang jelas. Apakah penurunannya dipicu persoalan konflik lahan, infrastruktur, kualitas SDM, atau lemahnya tata kelola. Jangan hanya menyampaikan data tanpa solusi."
Menurut Novita, pengawasan DPR bertujuan memastikan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
- Penulis :
- Shila Glorya