Pantau - Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menyambut positif rencana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan audit terhadap pengelolaan dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di FFI.
Michael bahkan mengusulkan agar pemeriksaan tersebut mencakup seluruh periode pengelolaan dana non-APBN sejak federasi futsal Indonesia berdiri.
Pernyataan itu disampaikan menyusul rencana audit yang sebelumnya diumumkan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan tidak tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
"Saya pikir yang disampaikan Pak Yunus Nusi adalah hal yang baik. Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri," kata Michael dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (14/11/2026).
Menurut Michael, pelaksanaan audit tidak hanya dapat digunakan untuk memeriksa pengelolaan keuangan organisasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi terhadap kontribusi pihak swasta dalam perkembangan futsal nasional.
Ia menilai dukungan swasta memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan federasi, khususnya pada masa awal pembentukan FFI.
Michael Soroti Kontribusi Swasta Selama 10 Tahun Pertama FFI
Michael menjelaskan bahwa selama 10 tahun pertama sejak FFI berdiri, kegiatan operasional federasi berlangsung tanpa dukungan pendanaan dari APBN.
Pada periode tersebut, pembiayaan kegiatan futsal Indonesia sangat bergantung pada kontribusi pihak swasta.
Ia menyebut dukungan tersebut turut menopang penyelenggaraan kompetisi serta perkembangan olahraga futsal di tingkat nasional.
Salah satu pihak yang secara khusus mendapatkan apresiasi dari Michael adalah Hary Tanoesoedibjo.
Menurutnya, Hary memiliki kontribusi besar dalam mendukung perkembangan futsal Indonesia, baik pada masa awal berdirinya FFI maupun hingga saat ini.
"Contohnya ada Pak Hary Tanoesoedibjo yang memang berperan besar (non-APBN) bukan hanya dulu di 10 tahun pertama itu saat belum ada perhatian dari APBN, tetapi sampai sekarang juga kontribusi beliau masih sangat signifikan," ujarnya.
Michael menilai kontribusi para pendukung swasta selama ini perlu menjadi bagian dari perhatian ketika membahas pengelolaan pendanaan futsal nasional.
Karena itu, ia memandang rencana audit sebagai kesempatan untuk melihat peran berbagai pihak yang telah berinvestasi dalam pengembangan olahraga tersebut.
Pendanaan APBN dan Swasta Dinilai Perlu Berjalan Bersama
Michael menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui APBN dan kontribusi swasta melalui dana non-APBN tidak seharusnya dipertentangkan.
Menurutnya, kedua sumber pendanaan tersebut justru perlu berjalan beriringan untuk membangun ekosistem futsal Indonesia yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa kontribusi swasta telah lebih dahulu menopang kegiatan futsal sebelum pemerintah memberikan dukungan melalui APBN.
Dukungan pendanaan pemerintah yang mulai diberikan pada 2024 dinilai turut memperkuat perkembangan futsal nasional.
"Kalau kita dikotomi-kan APBN dan swasta (non-APBN), saya kira bukan narasi yang tepat juga. Faktanya, saat swasta yang sudah lebih dulu berkecimpung di futsal akhirnya juga didukung APBN, terhitung 2024, futsal kita semakin melejit. Itulah sinergi," kata Michael.
Michael juga mengakui bahwa membangun industri futsal bukan pekerjaan mudah apabila hanya mengandalkan kekuatan pendanaan pribadi maupun pihak swasta.
Menurutnya, dukungan pemerintah tetap diperlukan agar klub dan penyelenggaraan kompetisi dapat berkembang secara berkelanjutan.
"Tanpa dukungan pemerintah dan pajak rakyat, berat membesarkan futsal dengan kekuatan-kekuatan pribadi," tuturnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan PSSI atas dukungan pendanaan melalui APBN.
Selain itu, Michael menyampaikan terima kasih kepada pihak swasta yang selama bertahun-tahun berkomitmen membantu perkembangan futsal Indonesia.
PSSI Akan Telusuri Subsidi Klub dan Insentif AFP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa audit dana non-APBN FFI diperlukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran subsidi kepada klub futsal.
Pemeriksaan tersebut juga ditujukan untuk menelusuri alasan tidak tersedianya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi.
Dalam pelaksanaannya, PSSI berencana memeriksa sejumlah aspek pengelolaan keuangan federasi.
Aspek tersebut meliputi sumber pendapatan organisasi, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban FFI kepada klub dan asosiasi futsal tingkat provinsi.
Melalui pemeriksaan tersebut, PSSI berupaya menelusuri persoalan keuangan yang berkaitan dengan pembayaran subsidi dan dukungan terhadap organisasi futsal daerah.
Rencana audit itu muncul ketika FFI sedang menghadapi polemik kepengurusan.
Audit Muncul Setelah Pergantian Ketua Umum FFI
PSSI sebelumnya memberhentikan Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI pada Kamis (12/11/2026).
Keputusan pemberhentian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026.
Setelah pemberhentian Michael, PSSI menunjuk anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI.
Pergantian kepemimpinan tersebut berlangsung di tengah persoalan subsidi klub dan insentif asosiasi futsal provinsi yang menjadi perhatian PSSI.
Meski telah diberhentikan dari jabatannya, Michael menyatakan dukungan terhadap rencana pemeriksaan pengelolaan dana non-APBN federasi.
Ia bahkan mengusulkan agar audit dilakukan secara menyeluruh sejak awal berdirinya FFI sehingga kontribusi berbagai pihak dalam pengembangan futsal Indonesia juga dapat menjadi perhatian.
Michael berharap dukungan pemerintah dan swasta tetap berjalan bersama untuk memperkuat keberlangsungan kompetisi serta perkembangan futsal nasional.
- Penulis :
- Gerry Eka
