Sahroni meminta Polri menindak tegas dugaan aksi rasisme yang dilakukan Ambroncius Nababan karena tidak bisa ditolerir.
Pantau Flash
#DPR RI
"HTI, pengurus, dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia bahkan hendak menggantinya HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlaran ...
DPR RI lewat Rapat Paripurna telah menyetujui Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang diajukan presiden untuk menjadi Kapolri.
Seluruh fraksi menyatakan setuju Komjen Pol Listyo Sigit sebagai Kapolri baru.
Suhardi berharap Kementan memiliki langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas yang lebih besar lagi. Kata Suhardi, hanya itu yang bisa dilakukan untuk menutupi semua masalah yang ...
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengapresiasi langkah pemerintah Malaysia usut kasusparodi Lagu Indonesia Raya.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengecam dan mengutuk keras penghinaan dan pelecehan lagu Indonesia Raya.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mewaspadai varian baru virus korona.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi kinerja, transparansi serta sikap profesionalitas TNI soal kasus di Papua.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini Komjen Pol Petrus Golose mumpuni menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyatakan, kebijakan Kartu Tani perlu dipastikan penyebarannya.
Netty Prasetiyani Aher berbicara penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Taiwan.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan mulai 8 Desember 2020 kompleks parlemen Senayan punya aturan baru.
"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina maka selama itu bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel."
Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa vaksin COVID-19 akan tersedia gratis untuk seluruh rakyat.
Andre Rosiade menilai program restrukturisasi Jiwasraya merupakan solusi terbaik.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengajak masyarakat untuk lebih bertanggung jawab.
"Tim pencari fakta itu kan untuk mencari keadilanberdasarkan kesepakatan di Komisi III DPR," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar.
Mahfudz Abdurrahman, menyatakan pemerintah perlu memastikan harga vaksin tidak diserahkan kepada mekanisme pasar.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus Papua.
