Pantau Flash
Pemerintah Bantu 150 Bus untuk Urai Antrean Penumpang KRL dari Bogor
Pasien Sembuh dari COVID-19 Bertambah Jadi 35.638
Survei CPCS: Posisi Anies Anjlok sebagai Calon Kuat Pilpres 2024
Rektor Universitas Sumatera Utara Positif COVID-19
Gugus Tugas Keluarkan Aturan Pemotongan Hewan Kurban

#Iuran BPJS

Ini 3 Alasan Buruh Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan

KSPI menolak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang merevisi Perpres No 82 Tahun 2018 terkait kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Ribka PDIP: Jangan Rakyat Sudah Dikasih Sembako, Iuran BPJS Bisa Dinaikkan

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan tetap menolak kebijakan pemerintah soal iuran BPJS Kesehatan.

Demokrat Desak Jokowi Cabut Perpres 64/2020 Soal Iuran BPJS Kesehatan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Ingrid Kansil, angkat bicara soal Perpres 64/2020.

Kemenkeu: Utang Jatuh Tempo BPJS Kesehatan Capai Rp4,4 triliun

Kemenkeu mengatakan BPJS Kesehatan memiliki utang klaim yang jatuh tempo kepada rumah sakit (RS) sebesar Rp 4,4 triliun per 13 Mei 2020.

Iuran BPJS Naik di Waktu yang Tak Tepat?

Piter Abdullah mengatakan tidak tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat pandemi COVID-19.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Sebagian Masih Disubsidi Pemerintah

Iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri dengan manfaat perawatan kelas III disubsidi oleh pemerintah.

Infografis Polemik Naik-Turun Iuran BPJS Kesehatan yang Bikin Rakyat Pusing

Sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung, iuran BPJS Kesehatan akhirnya dinaikkan kembali oleh Presiden Jokowi.

Iuran Naik, Menko Perekonomian: Ini Demi Keberlanjutan BPJS Kesehatan

Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga tersebut.

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Juli, Berikut Daftar Lengkapnya

Presiden Jokowi akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua.

Akhirnya, Iuran Peserta BPJS Kesehatan Resmi Turun Per 1 Mei 2020

Iuran BPSJ Kesehatan untuk kelas I Rp80.000, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III terhitung per 1 April.

Defisit BPJS Kesehatan Naik Tajam Pasca Kenaikan Iuran Dibatalkan MA?

Usai iuran BPJS Kesehatan batal naik, berapakah defisit perusahaan pelat merah tersebut?

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Dasco: Semua Pihak Harus Tunduk Patuh!

"Karena putusan MA sudah keluar maka DPR akan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut dan mengimbau semua pihak agar tunduk dan patuh dengan putusan tersebut," kata Dasco di Kompleks Parlem ...

Soal Putusan MA Terkait Iuran BPJS, F-PKS: Penuhi Rasa Keadilan

"Putusan ini memenuhi rasa keadilan dan keberpihakan pada rakyat yang juga secara tegas Fraksi PKS perjuangkan di DPR," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/3/2020).

Pemerintah Diminta Patuhi Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Kami meminta agar pemerintah segera mengeksekusi putusan MA tersebut sehingga kenaikan iuran tidak jadi diberlakukan," kata Saleh saat dihubungi dari Jakarta, Senin (9/3/2020).

MA Batalkan Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan: Kami Belum Terima Salinan

BPJS Kesehatan baru akan mempelajari hasil putusan MA saat salinan putusan tersebut telah diterima dari Mahkamah Agung (MA).

BPJS Kesehatan: Kenaikan Iuran JKN Sudah Sesuai Regulasi

BPJS Kesehatan menyebut pemberlakuan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 sudah sesuai dengan regulasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.

Infografis Tarif dan Harga yang Bakal Naik Mulai 2020, Jadi Siap-siap

Mulai 2020 besok, sejumlah harga dan tarif bakal mengalami kenaikan seperti cukai rokok dan iuran BPJS.

Menkes Tawarkan 3 Alternatif untuk Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Apa Saja?

Dari tiga alternatif, menurut Terawan yang paling memungkinkan adalah alternatif kedua dan ketiga.

Bakal Berikan Kemudahan, LinkAja Raih Suntikan Dana dari 8 BUMN

LinkAja akan segera mendapatkan suntikan dana dari beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Lampaui Target, Anggaran BPJS Akan Diambil dari APBN

Permenkeu nomor 160/PMK.02/2019 terdapat kebijakan menyangkut perubahan jumlah peserta dan besaran iuran penerima bantuan iuran (PBI)