Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa pun keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait dengan polemik undang-undang tersebut.
Pantau Flash
#Revisi UU KPK
LSI juga mendata sebanyak 60,7 persen mendukung demonstrasi mahasiswa menentang UU KPK, sementara, yang menolak hanya 5,9 persen saja.
Ekonom dan cendekiawan senior Emil Salim berpendapat bahwa revisi UU KPK justru membawa kembali ke masa korupsi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah salah ketik dalam revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh DPR.
Rancangan Undang-undang (RUU) bisa diajukan oleh presiden melalui menterinya. Bisa juga dari DPR atau DPD.
"Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat atau two-tiers system yang diangkat dalam revisi UU, dibanding sistem satu tingkat single tier system yang ada ...
Terkait dengan isi dari UU KPK, ia menilai semuanya melemahkan posisi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini.
Wiranto mencontohkan, kecurigaan terhadap DPR seolah-olah pelemahan dilakukan sebagai balas dendam karena banyak anggota legislatif yang terjerat korupsi dan berurusan dengan KPK.
Tim transisi itu akan menganalisis sejumlah pasal dan ayat yang dinilai dapat melemahkan KPK.
"Kalau pemerintah tidak berkomitmen, mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan revisi itu," kata Moeldoko
Revisi UU KPK akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI melalui Rapat Paripurna pada Selasa (17/9/2019).
Dalam revisi UU tersebut diatur bahwa KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif sehingga seluruh pegawai KPK adalah ASN.
"Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu," ucap Syarif.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Edhy Prabowo mengungkapkan, catatan frakasi Gerindra adalah keberatan jika Dewan Pengawas untuk KPK dipilih tunggal oleh Presiden. Memang untuk diketahui dalam ...
Berdasarkan absensi Rapat Paripurna hanya 289 yang menandatangani dari 560 Anggota.
Menurut DPR, pembahasan revisi UU KPK tidak dilakukan tergesa-gesa.
Revisi UU KPK dinilai terlalu terburu-buru dalam pembhasan dan pengesahannya. Menjawab hal itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah angkat bicara.
Jika tidak ada halangan, rencananya usai Bamus DPR akan mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna yang akan digelar Selasa siang ini juga (17/9/2019).
"Dalam keputusan saat ini, Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode selama empat tahun," kata anggota Baleg DPR RI Taufiqulhadi ...
Namun, Arsul enggan menjelaskan apa yang menjadi keberatan DPR atas usulan pemerintah terkait Dewan Pengawas KPK.
