#Revisi UU KPK

"MK harus betul-betul mensucikan dirinya dari unsur-unsur yang berpotensi membuat noda hitam kesejarahan Mahkamah Konstitusi," ujar eks komisioner KPK Laode M Syarif.

Sidang tersebut awalnya diagendakan mendengar keterangan dua ahli dari pemohon, yakni mantan pimpinan KPK dkk, tetapi kemudian ahli tidak dapat hadir dalam persidangan.

Perkara uji formil revisi UU KPK, MK diharapkan lakukan hal ini.

"Saya kira DPR tidak menyulitkan (dalam proses revisi UU KPK), kalau pada saat itu mereka datang ke saya, pasti dikasih (dokumen revisi UU KPK)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, ...

Tiga Pimpinan KPK dan sejumlah pegiat antikorupsi secara resmi mengajukan uji formil terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

Komisi III DPR RI mengaku menghormati keputusan Pimpinan KPK Agus Rahardjo dkk untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

"Bahwa terkait adanya penurunan kepercayaan sebesar 3 persen dalam survei terbaru semakin memperkuat argumentasi bahwa upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang berlaku sejak 17 Oktob ...

Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa pun keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait dengan polemik undang-undang tersebut.

LSI juga mendata sebanyak 60,7 persen mendukung demonstrasi mahasiswa menentang UU KPK, sementara, yang menolak hanya 5,9 persen saja.

Ekonom dan cendekiawan senior Emil Salim berpendapat bahwa revisi UU KPK justru membawa kembali ke masa korupsi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah salah ketik dalam revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh DPR.

Rancangan Undang-undang (RUU) bisa diajukan oleh presiden melalui menterinya. Bisa juga dari DPR atau DPD.

"Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat atau two-tiers system yang diangkat dalam revisi UU, dibanding sistem satu tingkat single tier system yang ada ...

Terkait dengan isi dari UU KPK, ia menilai semuanya melemahkan posisi KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini.

Wiranto mencontohkan, kecurigaan terhadap DPR seolah-olah pelemahan dilakukan sebagai balas dendam karena banyak anggota legislatif yang terjerat korupsi dan berurusan dengan KPK.

Tim transisi itu akan menganalisis sejumlah pasal dan ayat yang dinilai dapat melemahkan KPK.

"Kalau pemerintah tidak berkomitmen, mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan revisi itu," kata Moeldoko 

Revisi UU KPK akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI melalui Rapat Paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Dalam revisi UU tersebut diatur bahwa KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif sehingga seluruh pegawai KPK adalah ASN.

"Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu," ucap Syarif.