Ia mengatakan, Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg menetapkan Prolegnas 2020-2024 sebanyak 248 RUU yang terdiri dari usulan DPR, pemerintah dan DPD RI.
Pantau Flash
#RKUHP
Yassona Laoly menyatakan akan menyempurnakan 14 isu dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini belum terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.
Koalisi masyarakat sipil di Indonesia mendesak agar pembahasan ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR dilakukan secara partisipatif dan transparan.
"Nanti akan dilakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk minta masukan, nanti akan dimasukan dalam pasal penjelasan dalam pasal-pasal tersebut," kata Masinton di Kompleks Parlem ...
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun jadwal untuk menyosialisasikan Rancangan KUHP.
"Memang dari NasDem kami melontarkan wacana pembahasan RKUHP paling tidak satu napas dengan rencana untuk revisi terhadap KUHAP dan RUU Pemasyarakatan," kata Ketua DPP Partai NasDem Tau ...
Bamsoet mengungkapkan, dahulu dalam pembahasan RKUHP, pemerintah dan DPR RI lebih banyak fokus menyerap aspriasi dari LSM maupun praktisi hukum.
Koordinator Advokat Jateng Bersatu John Richard, dalam sebuah diskusi, mengatakan, bahwa RKUHP merupakan karya anak bangsa yang sudah sekitar 55 tahun disusun.
Salah satunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Fraksi PKS yakni Al Muzammil Yusuf dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
"Perlu diapresiasi dan disambut baik, karena DPR sebagai wakil rakyat memang harus mendengarkan aspirasi rakyat," katanya.
Aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah menuntut pembatalan sejumlah RUU bermasalah pada Selasa tadi malam berakhir ricuh.
Pada deskripsi tertulis nama penjual Dimas Prakoso. Gedung DPR tersebut dijual beserta seluruh isinya dengan harga Rp1.
JK mengakui bahwa untuk mengesahkan suatu undang-undang diperlukan adanya masukan atau pandangan masyarakat. Untuk itu menurutnya Pemerintah sejalan dengan keinginan masyarakat untuk menunda ...
"Terkait pers, Dewan Pers dan konstituen akan mengawal dan berharap terlibat dalam prosesnya," ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya di Jakarta, Sel ...
Kata Bamsoet soal penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),
"Saya ingin menyampaikan dalam konteks anggota DPR, bukan sebagai partai. Itu membuat terganggu hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sudah setuju kedua pihak, kok lantas kemudian di ...
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengesahan RUU KUHP agar ditunda oleh DPR RI. Menurutnya, masukan dari seluruh kalangan layak didengarkan.
Mulayadi yang diketahui turut juga dalam penyusunan RKUHP itu mengatakan, telah mempertimbangkan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Ma ...
