Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 bukanlah perkara menang kalah pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ...
Pantau Flash
#Yusril Ihza Mahendra
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas topik soal ukhuwah (persaudaraan) dalam kehidupan berbangsa saat pelantikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, ...
Yusril mengatakan posisi partai yang berada di luar atau di dalam kekuasaan pemerintahan bukan persoalan.
Hal itu sekaligus menepis kabar bahwa dirinya disebut-sebut sebagai salah satu anggota Dewas KPK yang dipilih Presiden RI Joko Widodo.
Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk mengakhiri kerjasama dengan Garuda Indonesia.
Kendati begitu, Yusril sendiri tidak menampik adanya rumor terkait sejumlah jabatan yang akan dipercayakan kepadanya, seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Ketua Pusat Legisla ...
"Seluruh peserta muktamar memberikan rekomendasi meminta kepada Yusril Ihza Mahendra untuk kembali memimpin partai ini," kata pimpinan sidang Muktamar PBB, Afriansyah
"Sepengetahuan kami sejauh ini tidak ada calon lain. Artinya hanya Yusril sendiri calon Ketua Umum PBB saat ini", ujarnya.
Untuk diketahui Yusril adalah salah satu anggota tim penyusun Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dari pihak Pemerintah.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya akan memilih pimpinan baru pada September 2019.
IPR menyebutkan Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Erick Thohir berpotensi mengisi jatah kursi menteri dari kalangannya profesional.
Yusril menuturkan kliennya memiliki alasan kesehatan untuk mengajukan penangguhan penahanan.
Yusril menyebut saat ini pihaknya tengah menyiapkan berkas pengajuan permohonan penangguhan penahanan untuk Habil Marati.
Yusril Ihza Mahendra belum mau membeberkan secara rinci terkait pertemuannya dengan Habil Marati.
Yusril mengatakan tim kuasa hukum Sandiaga Uno telah salah langkah dalam menangani perkara ini.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan penetapan calon presiden-wakil presiden tetap sah walaupun tanpa kehadiran lawan politik.
Menurut Yusril, tidak ada pihak mana pun yang berhak menilai putusan MK, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
Yusril mengatakan tim hukum Prabowo-Sandi gagal memberikan argumen walaupun belum sempat dibantah.
Menurut tim hukum TKN pemaparan saksi 02 merupakan tuduhan serius bagi KPU.
"Belum pernah kejadian lah hal seperti ini. Ini kan tidak main-main, ini kan perkara Pilpres ya," ucap Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
