Pantau Flash
Kemenparekraf Peringkat Pertama Anugerah KIP Kategori Menuju Informatif
Mentan SYL Resmikan Penggilingan Padi dan Salurkan Bantuan di Bulukumba
COVID-19 RI Pecah Rekor Lagi! Kasus Positif Naik 6.267 dengan Total 534.266
Polisi Bakal Panggil Pihak RS Ummi Diduga Halangi Satgas Soal Swab HRS
Survei SMRC: Mayoritas Publik Tak Mau Tunda Pilkada 2020

Ada UU Pangan, Pengusaha Tekstil Pertanyakan Kapan Kemunculan UU Sandang

Ada UU Pangan, Pengusaha Tekstil Pertanyakan Kapan Kemunculan UU Sandang Pabrik tekstil (Foto: Antara)

Pantau.com - Pelaku industri tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menginginkan adanya Undang-Undang (UU) tentang Sandang untuk mempercepat peningkatan daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

"Dalam hal ini, percepatan ini tentu bisa melalui UU Sandang. UU Pangan ada, UU Rumah ada, UU Tanah juga perlu," kata Ketua API Ade Sudrajat di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Ade menyampaikan UU tersebut diharapkan mampu melindungi produk tekstil dalam negeri, mengingat peluang pasar domestik maupun luar negeri sangat besar.

Baca juga: Bank Indonesia Kembali Pangkas Suku Bunga Jadi 5,25 Persen

Wakil Ketua Umum API Bidang Hubungan Pemerintah Iwan Setiawan Lukminto menyampaikan UU tersebut diperlukan karena industri TPT hulu hingga hilir memiliki perlakuan berbeda.

"Misalkan di hulu ada fiber, pembuatan benang, pertenunan, processing atau pewarnaan, dan garmen. Masing-masingnya memiliki perlakuan yang berbeda antara satu dengan lainnya dan bahkan memiliki peraturan yang juga berbeda satu sama lain," ungkap Iwan.

Sebagai contoh garmen, lanjut Iwan, bidang ini tidak mempunyai aturan energi, sementara bidang spinning memiliki aturan energi.

Baca juga: Kabar Baik Nih! Bank Indonesia Turunkan Uang Muka Kredit Rumah

Usulan tersebut telah disampaikan API dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri terkait beberapa waktu lalu.

Bahkan, Iwan menambahkan API berharap industri ini dinaungi oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Ini kami usulkan ada dirjen tekstil di mana ini bisa berkoordinasi untuk mengharmonisasi integrasiannya serta memiliki suatu persaingan yang fair," katanya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: