Pantau Flash
Gerindra Berharap Pemerintah Tidak Hilang Kesabaran Hadapi Pandemi Korona
Pemkab Bogor Diminta Turun Tangan Atasi Kepadatan Jalur Puncak Saat PSBB
The New Normal, Penumpang Wajib Datang 4 Jam Sebelum Penerbangan
Kasus Positif di Indonesia Capai 26.940, Pasien Sembuh Tercatat 7.637
Resmi! MotoGP Jepang Batal Digelar Akibat COVID-19

Anggota Komisi VI DPR Heran Krakatau Steel Bisa 'Tidak Sehat'

Anggota Komisi VI DPR Heran Krakatau Steel Bisa 'Tidak Sehat' Produksi Baja (Foto: Instagram/Krakatau Steel)

Pantau.com - Anggota Komisi VI DPR RI memberikan sejumlah masukan kepada Kementerian BUMN untuk dipertimbangkan.  Hal ini menjadi bahan dalam menentukan peta jalan BUMN 2020-2024.

Lamhot Sinaga dari Fraksi Golkar, menyampaikan perhatian itu perlu diberikan kepada perusahaan BUMN strategis nasional yang saat ini dalam kondisi tak sehat. Ini agar BUMN, tak menjadi beban dan bisa menjadi primadona negara.

"Contoh Krakatau Steel, ini salah satu industri strategis kita. Kok bisa tidak sehat? Seharusnya BUMN yang sifatnya strategis itu wajib hukumnya tidak boleh tidak sehat," ujar Lamhot dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Baca juga: Sempat Stop, Krakatau Steel Ekspor 60.000 Ton Baja ke Australia

Seperti diketahui, perusahaan baja itu mencatatkan kerugian dalam 7 tahun berturut-turut. Laporan keuangan per September 2019, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) masih membukukan kerugian sebesar US$ 211,91 juta atau sekitar Rp 2,96 triliun. Pada 9 bulan tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya kerugian hanya US$ 37,38 juta atau Rp 523,32 miliar, naik 5 kali lipat.

Pada periode yang sama, perusahaan dengan kode saham KRAS ini, mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar US$ 1,05 miliar atau Rp 14,70 triliun dari periode yang sama tahun lalu US$ 1,27 miliar atau Rp 17,78 triliun.

Derasnya importasi baja menambah tekanan kepada KRAS. Importasi baja juga disorot anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.

Baca juga: Baru 49 Persen Pejabat PT Krakatau Steel yang Setor LHKPN ke KPK

Menurut data BPS 2018, impor baja lapis sampai Juli 2019 tercatat sebesar 864 ribu ton, yang mana pada bulan Juli 2019 terjadi peningkatan importasi yang signifikan sebesar 125 ribu ton, mayoritas berasal dari Vietnam sebesar 18 ribu ton.

Lamhot mengatakan, selama 5 tahun ke depan, BUMN diminta dapat membenahi masalah yang mendera KRAS dan industri strategis nasional lain.

"Saya melihat pembagian tugas kepada Wamen sudah jelas. Tolong agar BUMN diurus dengan benar," tegas Lamhot.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta

Berita Terkait: