Pantau Flash
Di Hari Raya Idul Fitri, Kasus Positif COVID-19 Naik 3.448 dengan Total 1.731.652
Menag Yaqut: Selamat Memperingati Kenaikan Isa Almasih
Anies Apresiasi Sikap Presiden Jokowi Soal Palestina
11.281 Personel Gabungan Diturunkan Amankan Pelaksanaan Salat Ied di 2.922 Masjid di Jakarta
TPU Pondok Kelapa Tiadakan Kegiatan Ziarah hingga 16 Mei 2021

Antara Nikmat dan Pesakitan Industri Rokok di Indonesia

Antara Nikmat dan Pesakitan Industri Rokok di Indonesia Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Sikap pemerintah Indonesia yang bertolak belakang antara industri rokok kretek dan rokok elektronik membuat penanganan dampak negatif rokok semakin kompleks.

Di Indonesia tak diragukan lagi, tembakau secara historis menjadi salah satu industri nasional terbesar di Indonesia. Industri tembakau menyumbang hampir 96 persen dari total cukai nasional Indonesia.

Kementerian Perindustrian mencatat pada tahun 2018 kemarin, cukai rokok memberikan kontribusi Rp153 triliun, hampir 96 persen dari total cukai nasional, atau setara dengan 10 persen dari total pendapatan pemerintah.

Namun, pendapatan yang dihasilkan dari cukai rokok ini sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya biaya krisis kesehatan warga yang disebabkan oleh perilaku merokok.

Cara lain?

Pemerintah Indonesia telah mengambil pendekatan berbeda terhadap rokok elektronik, yang lebih dikenal dengan e-rokok atau vape, dengan menerapkan pajak 57 persen lebih tinggi untuk tembakau cair.

Vaping telah menjadi alternatif populer bagi warga muda Indonesia, dengan kafe-kafe vaping bermunculan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Denpasar dan Bandung.

Baca juga: Wuih... Cukai Rokok Elektronik Capai Rp105 Miliar di Tahun 2018

Kantor Bea dan Cukai Indonesia memperkirakan ada 300 pembuat cairan di Indonesia, yang memproduksi berbagai produk cairan untuk rokok elektronik ke lebih dari 4.000 toko vape dan 900.000 perokok.

Walau jumlah ini tiap tahun terus meningkat, jumlahnya masih kalah jauh dari sekitar 60 juta perokok biasa di negara ini.

Beberapa kalangan mempertanyakan mengapa industri rokok tidak menerima perlakuan yang sama.

Abdillah Ahsan, pakar ekonomi dan politik tembakau dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kenaikan pajak rokok telah menjadi masalah yang diperdebatkan di negara ini karena biaya ekonomi, budaya dan politik.

"Siklus politik Indonesia membuat sulit untuk melihat dampak jangka panjang dan biaya ekonomi rokok, sebaliknya memprioritaskan keuntungan ekonomi tahunan," kata Ahsan dilansir ABC.

Singkatnya, pendapatan Philip Morris Indonesia tahun lalu adalah Rp107 triliun setara dengan total anggaran kesehatan negara, tambahnya.

Baca juga: YLKI: Cukai Rokok Indonesia Jauh dari Standar Internasional

Yups, perusahaan tembakau terbesar di Indonesia, Sampoerna, yang dimiliki oleh Philip Morris International, juga telah mengembangkan jalur pendidikannya sendiri untuk mendukung sekolah-sekolah yang kurang mampu dan menyediakan upaya bantuan bencana.

Sementara Djarum, perusahaan tembakau terbesar ketiga, mensponsori liga bulutangkis nasional dan telah mendirikan akademi pelatihan olahraga untuk kaum muda.

"Tembakau besar memberikan bantuan keuangan tetapi itu semua hanya kamuflase sumbangan harus dibayar kembali dengan kesehatan dan kehidupan mereka," pungkasnya.

Tim Pantau
Editor
Adryan Novandia
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: