Apindo Kritisi Kebijakan NPG Gubernur BI, Ini Alasannya

ilustrasi (Pantau.com/Fery Heryadi)ilustrasi (Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengevaluasi kinerja Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang bakal habis masa jabatannya pada Mei 2018. Salah satu yang disorot pengusaha adalah kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) yang dirilis BI pada 22 Juni 2017 melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia atau PBI.


“Seperti NPG, itu terus terang menyulitkan terutama yang namanya investor asing seperti kemarin case visa dan master card itu menjadi isu yang sangat besar,” ujar Wakil Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui usai gathering member Apindo, Jakarta, Senin (29/1/2018).


Shinta mengatakan pengusaha menyadari jika kebijakan BI tersebut cukup penting untuk nasionalisasi. Dia menilai, sebaiknya sebelum menerbitkan PBI tersebut, BI harus melakukan konsultasi mendalam lantaran berkaitan dengan penetapan sebuah kebijakan. 


“Dalam satu sisi, nasionalisasi itu penting dan sisi lain, kita juga harus menghormati investor yang telah berinvestasi di Indonesia. Nah, ini yang musti lebih diperhatikan, bagaimana regulasi tidak keluar lebih cepat tanpa konsultasi,” papar Shinta.

Menurutnya, kalaupun sempat digelar konsultasi dengan pelaku usaha sebelum PBI tentang NPG diterbitkan, waktunya terlalu pendek. Tak ayal, efektivitas regulasi itu tidak bisa dijalankan secara optimal. 


Shinta menambahkan, pihaknya menilai penetapan NPG menjadi standar baru dalam kebijakan perekonomian.  “Idenya bagus tapi kita harus perhatikan investor asing,” kata Shinta.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti