Pantau Flash
Bawaslu Tegaskan ASN Tidak Netral Jika Petahana Ikut Pilkada
Wagub DKI: Belum Ada Tanda Lonjakan Kasus COVID-19 Akibat Demo
Publik Bisa Akses Seluruh Naskah UU Ciptaker Setelah Diteken Presiden
Kasus Positif COVID-19 di Indonesia Jadi 381.910 per 23 Oktober
Polri Tetapkan 8 Tersangka Kebakaran Kejaksaan Agung

Belum Bayar Utang ke Negara, Bambang Trihatmodjo Dicegah ke Luar Negeri

Headline
Belum Bayar Utang ke Negara, Bambang Trihatmodjo Dicegah ke Luar Negeri Bambang Trihatmodjo tak boleh ke luar negeri. (Foto: IST)

Pantau.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta, menyatakan pihaknya mencegah Bambang Trihatmodjo untuk berpergian ke luar negeri. Pasalnya,  putra almarhum mantan Presiden RI HM. Soeharto itu masih memiliki permasalahan piutang negara mengenai SEA Games 1997.

“Kita mencegah untuk bepergian ke luar negeri. Ini sebetulnya kebijakan yang ditempuh panitia terkait piutang negara,” kata Isa dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Masih Punya 'Utang' ke Dul Jaelani, Giring Belum Tinggalkan Musik


Isa menjelaskan pencegahan dilakukan oleh panitia urusan piutang negara yang terdiri dari Menteri Keuangan, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah.

“Menteri itu ketua urusan dari piutang negara. Ini satu panitia yang ditugaskan berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 1960 untuk mengurus piutang negara yang tidak selesai-selesai,” ujarnya.

Ia menuturkan panitia urusan piutang negara telah menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai pencegahan Bambang Trihatmodjo untuk berpergian ke luar negeri.

“Pencegahan sudah dimintakan ke Direktorat Jenderal Imigrasi oleh panitia urusan piutang negara,” tegasnya.

Isa menjelaskan pencegahan ini dilakukan agar yang bersangkutan dapat berbicara dengan panitia urusan piutang negara untuk menyelesaikan kewajibannya.

Baca juga: Digugat Pailit oleh Perusahaan Korsel, Begini Respons MNC Media


“Itu adalah permohonan dari panitia urusan piutang negara yang diketahui Menteri Keuangan,” ujarnya.

Menurutnya, banyak cara untuk menyelesaikan kewajiban memenuhi piutang negara seperti membayar lunas sekaligus atau meminta tenggat waktu untuk membayar.

Ia memastikan panitia urusan piutang negara telah memanggil dan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan untuk bertanggung jawab menyelesaikan urusan piutang negara ini.

“Kalau tidak diperhatikan maka panitia diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan action yang lebih misalnya mencegah ke luar negeri dan blokir rekening,” tegasnya.

Isa mengaku bahwa pihaknya belum mendapat pemberitahuan tentang adanya gugatan Bambang Trihatmodjo kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan tersebut diduga diajukan terkait dengan pencekalan untuk berpergian ke luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Bambang Trihatmodjo.

“Saya enggak tahu apakah itu strategi perbaikan atau bagaimana. Gugatan ini belum kami terima pemberitahuannya dari pengadilan,” tegasnya.




Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Tatang Adhiwidharta