Pantau Flash
Rupiah Nongkrong di Level Rp13.667 per Dolar AS
Hari Ini Rekayasa Perjalanan KRL Jakarta Kota Masih Diberlakukan
Williams Racing Bertekad Bangkit di Musim 2020
Ashraf Sinclair, Suami BCL Meninggal Dunia
Arcandra: Mobil Listrik Dapat Tekan Impor Minyak Mentah

Berkaca dari Kasus Aulia Kesuma, Apakah Suami Wajib Melunasi Utang Istri?

Headline
Berkaca dari Kasus Aulia Kesuma, Apakah Suami Wajib Melunasi Utang Istri? Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Pantau.com - Berkaca dari kasus pembunuhan  Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili (54), dan M. Adi Pradana alias Dana (23) oleh istrinya  Aulia Kesuma menjadi catatan bagi kita semua bahwa perihal utang bisa membuat nyawa seseorang melayang.

Tapi, jika kasusnya istri memiliki berhutang atas permintaan suami apakah suami dalam hal ini memiliki kewajiban untuk ikut melunasi? secara suami yang meminta utang piutang tersebut.

Dikutip hukum online, dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. 

Baca juga: Aulia Kesuma Usai Membunuh: Lega, Saya Sempat Ucapkan Alhamdulillah

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Sedangkan, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang suami dan isteri tidak menentukan lain. Atas harta bawaan ini, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Artinya, penggunaan harta bersama harus dilakukan atas persetujuan pasangan perkawinan tersebut, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2)  Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3)  Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

(4)  Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Baca juga: Curahan Hati Aulia Kesuma Soal Anak Tiri, dari Narkoba hingga Ancaman

Utang Pribadi Istri

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama).

Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda gemeenschap (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula.

Baca juga: Aulia Kesuma: Utang Rp10 Miliar Itu Permintaan Pak Edi untuk Buka Restoran

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan.

Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: