Catat! Ini Aturan OJK yang Wajib Dipatuhi Fintech Mulai Maret Mendatang

Wakil Komisaris OJK InstituteWakil Komisaris OJK Institute

Pantau.com  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah selesai melakukan kajian pembuatan regulasi pengawasan bagi industri financial technology (Fintech). Kajian selanjutnya akan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan OJK atau POJK. 

“Kajian sudah selesai, tinggal kita bahas POJK. (isinya) mengatur secara keseluruhan terkait pengawasan dan pengaturan terhadap fintech mulai dari aspek pendaftaran sandbox,” ujar Wakil Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute, Sukarela Batunanggar, saat ditemui dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Jumat (2/2/2018).

Sukarela Batunanggar menjelaskan, dalam aturan tersebut ada kewajiban tertentu bagi seluruh fintech. “Mewajibkan seluruh fintech yang berkaitan dengan produk dan jasa keuangan untuk mendaftar ke OJK,” lanjut Sukarela.

Ia mengatakan, peraturan dimaksud bukan hanya mengawasi sisi bisnis fintech, namun juga segi perlindungan konsumen. Makanya, terdapat pula aspek governance atau tata kelola dan risiko. “Terutama perlindungan konsumen sehingga itu memerlukan satu konservasi. Berbeda dengan bank, aturannya sudah baku sementara untuk fintech,” jelasnya.

Meski demikian, Sukarela mengatakan pihaknya memberikan ruang bagi fintech untuk berinovasi. Saat bersamaan, OJK melakukan observasi mengenai produk dan jasa keuangan yang mereka jajakan kepada masyarakat. Hanya saja, Sukarela mengatakan apa yang akan dilakukan pihaknya itu sekadar memantau. 

“Nanti kita lihat, mana yang harus berizin, mana yang terdaftar itu akan dipilah-pilah. Jadi tidak one size with all semua beda karena jenisnya beda, skalanya beda bisnis, profil beda makanya nanti harus di-grouping sehingga masing-masing grup itu mempunyai treatment yang sesuai,” papar Sukarela.

OJK berharap, dengan adanya aturan dimaksud dapat mendorong inovasi keuangan yang lebih stabil. Namun demikian juga disertai dengan pengawasan serta mengutamakan perlindungan konsumen.

“Kita ingin pemberdayaan masyarakat sistem keuangan jadi lebih kuat, lebih stabil, dan juga lebih inklusif. Kita juga ingin memastikan konsumen terlindungi dengan baik, jangan sampai misalnya (ada) investasi-investasi bodong dan sebagainya,” ucap Sukarela.

Tim Pantau