Pantau Flash
Blak-blakan Menkes: Pemerintah Tidak Ada Rencana untuk Subsidi Test PCR
Maluku Utara Diguncang Gempa 5,1 Magnitudo, Berpusat di Kedalaman 92 Km
Kabar Gembira! Menkes Buka Peluang Vaksinasi Usia 5-11 Tahun Dimulai Awal 2022
Polri Ringkus Komplotan Judi dan Pornografi Online, Raup Rp4,5 Miliar per Bulan
Kapolda Sumut Copot Kapolsek Kutalimbaru, Buntut Ulah Anak Buahnya Cabuli Istri Tahanan

Catat! Ini Janji Menko Luhut Soal Solusi Masalah Sawit Indonesia

Headline
Catat! Ini Janji Menko Luhut Soal Solusi Masalah Sawit Indonesia Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com - Ekspor sawit Indonesia masih dicekik oleh kebijakan Uni Eropa. Jelas, hal ini menghambat bisnis ekspor minyak sawit Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan akan mencari solusi masalah kelapa sawit setelah mendengar hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

"Memang ada masalah yang harus kita selesaikan, jadi akan sama-sama kita cari solusinya, dan akan kita laporkan juga kepada Presiden dari situ kita tindak lanjuti," ujar Luhut dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Luhut berada di Gedung BPK menghadiri undangan Anggota IV BPK Rizal Djalil. Dia bersama dengan beberapa menteri lain diundang untuk mendengarkan hasil temuan BPK, di antaranya temukan terkait kelapa sawit. Ada beberapa permasalahan terkait kelapa sawit, sebut saja masalah lahan, jumlah dan lain sebagainya.

"Ada beberapa hal, seperti masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Akan kita benahi, ini harus dicari solusinya kan, tidak boleh dibiarkan seperti ini," jelasnya.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Berkat Biodiesel, RI Tak Perlu 'Mengemis' ke Negara Lain

Ada beberapa permasalahan di sektor kelapa sawit, dan ada 5 – 6 kriteria yang harus dipenuhi oleh para pemangku kebijakan.

Dikatakan, menurut Bank Dunia dan BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasmanya dan lainnya. 

"Sekarang kita sedang memenuhi kriteria tersebut, dan apa saja ketentuannya, nantinya ada lima orang menteri akan lapor kepada Presiden dan akan diadakan Ratas,” kata Menko Luhut.

Menjawab pertanyaan awak media mengenai pengaruh kampanye hitam perihal kelapa sawit, Luhut menjawab hal tersebut cukup berpengaruh, namun pemerintah telah mempersiapkan diri dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan agar Indonesia tidak bergantung dengan pihak lain.

Baca juga: Jokowi Minta Minyak Sawit Diolah Menjadi Green Avtur

Luhut menegaskan, Presiden nanti akan mengarahkan untuk melakukan studi lebih lanjut dan juga apa saja turunannya dan ini ditujukan supaya Indonesia tidak bergantung dengan orang lain.

"Kebijakan kita juga bagus, seperti B20, B30 sampai dengan B100 sehingga dengan demikian kita tidak bergantung kepada Eropa saja. Kampanye hitam ini kan kita disangka deforestasi, tak benar itu, yang benar kita itu justru penghasil carbon credit di dunia. Sampai dengan saat ini masih pengaruh, tetapi kan sekarang kita sudah mengeluarkan kebijakan B30, dan Presiden sudah perintahkan untuk lanjut ke B50 dan lanjut ke B100," kata Luhut.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: