Pantau Flash
Kapolsek Parigi Perkosa Anak Tersangka, Kapolda Sulteng Minta Maaf
31 Gempa Susulan Guncang Semarang hingga Minggu Siang
Buka Festival Sriwijaya XXIX, Sandiaga Uno Harapkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumsel Segera Bangkit
Panglima TNI Bilang TNI dan Polri Adalah Ujung Tombak Penanggulangan COVID-19
YLKI Sebut Aturan Wajib PCR Penumpang Pesawat Diskriminatif, Minta Jangan Ada Aura Bisnis dan Pihak yang Diuntungkan

Dear Sri Mulyani, Ini Statemen YLKI Soal Usulan Kenaikan BPJS Kesehatan

Headline
Dear Sri Mulyani, Ini Statemen YLKI Soal Usulan Kenaikan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan (Foto: Instagram/BPJS Kesehatan)

Pantau.com - Pemerintah via Menteri Keuangan (Menkeu) mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara signifikan, lebih dari 100 persen. Jika dilihat dengan besaran iuran yang berlaku sekarang ini, memang masih jauh dibawah biaya pokok (cost structure). Dengan demikian usulan Menkeu untuk menaikkan iuran BPJSKes adalah hal yang rasional.

"Pertanyaannya, apakah kenaikan itu harus dibebankan ke konsumen, ataukah ada potensi skema lain untuk menekan tingginya defisit finansial BPJSKes. Artinya, tidak serta merta kenaikan iuran itu menjadi solusi tunggal untuk dibebankan ke konsumen," ujar Tulus Abadi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Pantau.com.

Baca juga: Sri Mulyani Usulkan Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen! Kelas I Rp160.000

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Sebagian dari subsidi energi yang masih mencapai Rp157 triliun sebagian bisa direlokasi menjadi subsidi BPJSKes. Atau yang urgen adalah menaikkan cukai rokok secara signifikan, dan persentase kenaikan cukai rokok itu sebagiannya langsung dialokasikan untuk memasok subsidi ke BPJSKes. 

"Skema seperti ini selain tidak membebani konsumen BPJSKes, juga sebagai upaya preventif promotif, sehingga sangat sejalan dengan filosofi BPJSKes. Selain itu pemerintah bisa menambah suntikan subsidi di BPJSKes, sebab kalau untuk subsidi energi saja pemerintah mau menambah, kenapa untuk subsidi BPJSKes tidak mau? Padahal tanggung jawab terhadap keberlangsungan JKN adalah tanggung jawab pemerintah," tambahnya.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Bicara Soal Iuran: Kita Menyesuaikan dengan Hitungan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikam iuran BPJS Kesehatan 100 persen. 

Iuran kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas II  Rp110.000 dan Rp160.000 untuk kelas I. Kenaikan iuran kelas III dan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bakal diberlakukan mulai Agustus 2019. 


Tim Pantau
Penulis
Nani Suherni

Berita Terkait: