Pantau Flash
Hasil Survei: Ahok Unggul Atasi Banjir-Macet Ketimbang Anies
Ahsan/Fajar Bawa Indonesia Juara Badminton Asia Team Championships 2020
Andre Rosiade Grebek Prostitusi Online, Gerindra: Itu Tidak Salah
5.518 SPBU Akan Dipasang Digital Nozzle
Menko Luhut Beberkan Upaya Indonesia Tekan Defisit Perdagangan

Dirut BPJS Kesehatan Bicara Soal Iuran: Kita Menyesuaikan dengan Hitungan

Headline
Dirut BPJS Kesehatan Bicara Soal Iuran: Kita Menyesuaikan dengan Hitungan BPJS Kesehatan (Foto: Instagram/BPJS Kesehatan)

Pantau.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan perhatian lebih terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyusul keterangan Menkeu di Komisi IX DPR RI pada Rabu (21 Agustus 2019).

"Saya tidak setuju istilah ngamuk-ngamuk, enggak lah. Ibu Menkeu ada perhatian terhadap program ini," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/8/2019).

Fachmi mengatakan program JKN-KIS (Kartu Indonesia Sehat) merupakan program nasional yang dijalankan secara bersama-sama oleh berbagai kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah.

Baca juga: Terungkap! Banyak Laporan Curang Badan Usaha ke BPJS Kesehatan

Program JKN, katanya, merupakan milik bersama yang capaian keberhasilannya tergantung dari banyak faktor dan sinergi banyak kementerian-lembaga.

Dia mengatakan bahwa pemerintah tetap kompak dengan selalu mengadakan rapat koordinasi untuk mencari akar masalah pengelolaan BPJS Kesehatan.

"Kita di pemerintahan kompak, rutin mengadakan rapat dipimpin oleh Ibu Menko PMK. Kalau istilah Ibu Menko PMK kita ini sudah hitungannya ratusan kali rapat untuk mencari, dan poin utamanya adalah di akhir tahun lalu menugaskan Menteri Keuangan dan BPKP untuk melakukan audit ke seluruh fasilitas kesehatan untuk melihat di mana sebetulnya masalah utamanya," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan sistem program Jaminan Kesehatan Nasional akan dilakukan perbaikan secara total sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato nota keuangan di gedung MPR, DPR, DPD 16 Agustus lalu.

Baca juga: Adanya Musibah Bisa Jadi Alasan Pedagang Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan

Salah satu perbaikannya adalah penyesuaian besaran iuran yang disebutnya selama ini sudah didiskon oleh pemerintah. Dia mencontohkan besaran iuran peserta kelas 3 sebesar Rp22.500 yang jika dihitung sesuai nilai aktuaria seharusnya Rp50.0000.

Dari hal tersebut, kata dia, tentu membuat pembiayaan program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menjadi defisit.

"Artinya diskon Rp27.500. Ini bukan nanti diberitakan iuran akan naik, bukan. Tapi kita menyesuaikan dengan hitungan itu, faktanya sesuai dengan hitungan itu persoalan yang terjadi di masyarakat isu tentang defisit sangat mengemuka," kata dia.

Kendati defisit, Fachmi Idris  menyebut selama lima tahun ini pada penyelenggaraan JKN pemerintah komitmen menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Penulis
Nani Suherni
Category
Ekonomi

Berita Terkait: