DPR dan Menkeu Klaim Segera Selesaikan RUU PNBP, Ini Catatan Pengamat

Gedung DPR. (Pantau.com/Fery Heryadi)Gedung DPR. (Pantau.com/Fery Heryadi)

Pantau.com   Pemerintah diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Selasa malam (23/1/2018), sepakat bakal segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan PNPB pada prinsipnya memang untuk optimalisasi penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak. Meski demikian dia menekankan, dalam pembahasan revisi RUU PNBP harus diperhatikan mengenai potensi penerimaan negara dan juga beban terhadap masyarakat.

“Yang harus juga dikalkulasi, apakah ini akan menambah penerimaan negara dan itu sejauh apa? Atau, justru menambah berbagai sumber potensi high cost ekonomi atau menambah beban masyarakat?,” ujar Enny saat dihubungi Pantau.com, Rabu (24/1/2018).

Enny menambahkan, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan secara makro kemungkinan kebijakan menjadi manfaat atau beban bagi masyarakat. Terlebih, dia mengatakan hampir semua kementerian dan lembaga (K/L), memungut PNBP dari layanan yang diberikan.  Karenanya, dia melanjutkan harus ada kriteria tetap mengenai apa saja yang bisa menjadi sumber PNPB. Tujuannya tak lain agar tepat sasaran. “Kalau sifatnya pelayanan misalnya orang mau berinvestasi, kan banyak jenis-jenis pelayanan dan jangan sampai itu memberatkan,” lanjut Enny. 

Menurutnya, tak masalah ada pungutan PNBP asalkan sebatas untuk mencukupi biaya operasional dengan model Badan Layanan Umum (BLU). “Mungkin tidak akan menambah beban high cost ekonomi, jadi artinya akan menambah pendapatan negara tapi tidak menyebabkan high cost ekonomi masyarakat,” kata Enny.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti
Penulis
Martina Prianti