Pantau Flash
Pemerintah Optimistis Investasi Listrik Meningkat 39 Miliar Dolar
Erick Thohir Berencana Tutup 5 Anak Usaha Garuda Indonesia
BI Targetkan Pertumbuhan Kredit 2020 di Kisaran 9-11 Persen
11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu Akan Rampung di 2020
Gilas Persija 4-1, Persebaya Juara Piala Gubernur Jatim 2020

Draft Omnibus Law Perpajakan Akan Diserahkan Pekan Ini

Headline
Draft Omnibus Law Perpajakan Akan Diserahkan Pekan Ini Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Pantau.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan draft Omnibus Law Perpajakan saat ini telah memasuki tahap akhir pembahasan. Rencananya draft itu akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, pimpinan Komisi XI, Komisi VII, Badan Anggaran (Banggar), serta BURT di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (16/12/2019).

“Kami mohon berkonsultasi sekaligus menyampaikan rancangan tersebut yang akan disampaikan Bapak Presiden secara resmi melalui Surat Presiden yang Insha Allah dapat diselesaikan pada minggu ini,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Anies Baswedan hingga James Riady Masuk Jadi Anggota Satgas Omnibus Law

Sri Mulyani menuturkan pertemuan tersebut untuk memaparkan ringkasan dari RUU Omnibus Law Perpajakan agar para anggota DPR dapat mengetahui lebih jelas sehingga mampu mempercepat pembahasan dalam masa sidang 2020.

Ia mengatakan RUU ini terdiri dari 28 Pasal yang mengamandemen tujuh Undang-Undang yaitu UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta UU Pemerintah Daerah.

Ia melanjutkan, dalam Omnibus Law Perpajakan tersebut terdiri atas enam klaster yaitu pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak. “Kami berharap bisa segera dilaksanakan pada masa sidang 2020 karena materinya sudah familiar, jumlah pasalnya tidak terlalu banyak, dan bidang subjeknya sudah didiskusikan maka kami berharap diselesaikan cukup cepat,” katanya.

Baca juga: Puan: Omnibus Law Akan Dibahas di 2020

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan Omnibus Law Perpajakan ini diyakini akan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga pihaknya juga turut mempersiapkan diri untuk melakukan pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Meskipun bisa diselesaikan 2020 dampaknya baru akan terlihat tahun paling cepat 2021 atau 2022. Namun segala sesuatu itu harus kita persiapkan,” tukasnya.

Tim Pantau
Sumber Berita
Antara
Editor
Widji Ananta
Category
Ekonomi

Berita Terkait: