Duh! 3 KEK Mangkrak

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Pantau.com/Ratih Prastika)Menko Perekonomian Darmin Nasution. (Pantau.com/Ratih Prastika)

Pantau.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan terdapat tiga kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tidak ada kejelasan.

“Saya mulai was-was terhadap beberapa KEK yang sebenarnya sudah dalam dua atau tiga tahun ini dirancang dan diharapkan bisa diresmikan. Paling tidak, ada tiga yang tidak jelas kapan beroperasi,” kata Darmin, Senin (12/2/2018). 

Ia mengusulkan jika dalam kurun waktu satu tahun tidak ada perkembangan, beberapa proyek investasi KEK yang terkendala tersebut bakal dihentikan saja. 

“Untuk apa kami menyimpan beberapa KEK yang tidak jelas kapan beroperasi. Nanti kami akan rapat lagi Juli atau Agustus (2018), kalau ada perkembangannya berarti akan terus,” kata Darmin.

Darmin mengatakan KEK akan menghadapi kendala apabila sebagian besar tanahnya belum dibebaskan. Oleh karena itu, Dewan Nasional KEK sudah mengubah aturan bahwa daerah yang diusulkan menjadi KEK harus sudah jelas urusan lahannya.

Baca juga: Menakar ‘Manfaat’ Lonjakan Cadangan Devisa Indonesia

Ia mencontohkan apabila ada KEK yang akan mengembangkan wilayah seluas 500 hektare, maka separuh dari total lahan tersebut harus sudah beres.

“Kami sudah melihat ada beberapa KEK tidak bisa terwujud dan tidak bisa beroperasi karena lahannya tidak selesai-selesai. Makin lama harga tanahnya makin mahal begitu pemiliknya tahu lahannya masuk ke rencana KEK,” ucap dia.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto mengungkapkan tiga KEK yang mengalami hambatan adalah KEK Bitung (Sulawesi Utara), KEK Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), dan KEK Morotai (Maluku Utara).

“Tanjung Api-Api sudah ada perkembangan baru dan investornya sudah ada juga. Yang masih kurang itu Bitung dan Morotai,” ucap dia.

Ia mengatakan permasalahan tanah menjadi kendala utama di kawasan-kawasan tersebut, seperti masih ada pihak yang melakukan klaim di pengadilan menyangkut masalah sertifikasi sehingga hak pengelolaannya terhambat.

Tim Pantau
Editor
Martina Prianti