Pantau Flash
Megawati Akan Umumkan Langsung 50 Pasangan Bakal Cakada 19 Februari 2020
RUU Cipta Kerja Belum Final, Menaker: Ruang Dialog Selalu Terbuka
Menkeu Ancam Akan Tarik Injeksi Modal Rp13 Triliun BPJS Kesehatan
Simeone: Liverpool Bakal Cetak Sejarah
PSSI Bakal ke Bali Pastikan Kesiapan Venue Piala Dunia

Eselon III dan IV Dipangkas, Gaji dan Tunjungan Tak Dipotong

Eselon III dan IV Dipangkas, Gaji dan Tunjungan Tak Dipotong Presiden Jokowi. (Foto: Antara)

Pantau.com - Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan akan melakukan pemangkasan pada jabatan eselon III dan IV. Kebijakan itu akan berlaku mulai tahun depan secara bertahap.

Menurut Jokowi, meski nantinya eselon III dan IV dipangkas, tetapi gaji yang diterima tidak akan berkurang sedikit pun. Praktis, para pejabat yang dipangkas itu tak perlu khawatir.

"Ini tidak akan mengganggu income atau gaji atau menurunkan pendapatan eselon," kata Jokowi.

Baca juga: Siap-siap! Eselon III-V Tak Ada di 2020

Kendati demikian, Jokowi memohon maaf kepada para pejabat eselon III dan IV atas wacana pemangkasan ini. Menurutnya, kebijakan ini dilakukan semata-mata untuk mempercepat dalam pengambilan keputusan.

"Maaf kalau di sini ada eselon III dan IV kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, pelan-pelan saja," ujarnya.

Jokowi juga mengatakan, nantinya para pejabat eselon III, IV dan V ini akan digantikan oleh artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Bahkan dirinya sudah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo.

"Saya sudah berbicara dengan yang jago IT kalau bisa diganti AI, sehingga muncul sebuah kecepatan, muncul budaya kerja, dan kultur baru," tuturnya.

Baca juga: KemenPAN-RB Sederhanakan Eselon III dan IV

Selain itu, Jokowi memaparkan program prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengintegrasikan ke kawasan industri, pertanian, dan wisata.

Bahkan, dirinya menyebut jika pemerintah akan mencetak lapangan kerja melalui UU omnibus law cipta lapangan kerja yang merevisi 70-an. Di mana targetnya pada Desember dan Januari akan diserahkan kepada DPR.

"Penyederhanaan regulasi yang segera Desember kita ajukan omnibus law ke DPR. Januari juga omnibus law kedua ke DPR, sehingga terjadi sebuah kecepatan dalam dunia usaha apabila ingin menanamkan modalnya. Inilah namanya UU cipta lapangan kerja karena mulai dari setiap investasi di dalam dan luar negeri adalah cipta lapangan kerja karena masih 7 juta masyarakat yang berada pada posisi pengangguran," tuntasnya.

Tim Pantau
Editor
Widji Ananta
Category
Ekonomi

Berita Terkait: